Bisniscom, SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan mencatat Non Performing Loan (NPL) bank perkreditan rakyat (BPR) di Jawa Tengah mencapai 7,36% per Juni 2017.
Jumlah ini berada di atas rata-rata kredit bermasalah BPR secara nasional. Statistik Perbankan Indonesia per Juni yang dikeluarkan OJK per Agustus 2017 menunjukan NPL sebesar 6,93%. Namun, jika ditarik ke belakang dalam era pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, NPL BPR secara nasional ini terus membesar dari tahun ketahun. Tercatat NPL 2012 sebesar 4,75%, 2013 (4,41%), 2014 (4,75%), 2015 (5,37%), 2016 (5,83%).
Direktur Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Regional 3 Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta Hizbullah mengatakan meski NPL berada di atas 5%, tidak ada BPR di Jawa Tengah yang masuk dalam pengawasan khusus oleh otoritas. Pasalnya regulator melihat pengelola BPR masih mencatatkan untung.
“BPR agak berbeda dengan bank umum. Bank umum [capai] threshold di atas 5% kondisinya parah. Kalau BPR NPL di atas 5% masih untung. Jadi NPL 5%-7% masih menghasilkan laba,” kata Hizbullah di Semarang, Kamis (31/8/2017).
OJK mencatat asset BPR secara nasional hingga Juni 2017 mencapai Rp116,64 triliun. Sedangkan untuk wilayah Regional 3 mencapai Rp31,4 triliun. Jumlah ini terdiri dari asset BPR di wilayah Yogyakarta sebesar Rp5,4 triliun. Sedangkan asset di Jateng sebesar Rp26 triliun.
“BPR likuiditasnya masih bagus. Masih tumbuh dengan baik, sehingga masih bisa dilakukan kegiatan. CARnya juga tinggi di atas 20%, kondisinya masih bagus dan terkendali,” katanya.
Dia mengatakan untuk ukuran asset, kredit yang di kucurkan hingga penghimpunan dana pihak ketiga, BPR di Regional 3 berada di atas rata-rata nasonal. Untuk asset misalnya, jika secara nasional hanya tumbuh 10,18% maka BPR Jateng dan DIY tumbuh sebesar 12,51%. Untuk kredit pertumbuhan di OJK Regional 3 mencapai 11,37%. Jumlah ini juga di atas rata-rata nasional yang hanya 9,56%. Sedangkan dana pihak ketiga yang dikumpulkan tumbuh 12,45% di atas rata-rata nasional 10,84%.
“Kondisi Jawa tengah jauh lebih baik dengan rata-rata perbankan nasional,” katanya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional III Jateng & DIY Moch. Ihsanudin mengatakan otoritas memfokuskan perkembangan bisnis dalam pengawasan terhadap BPR. Sejauh ini, kata dia, perkembangannya masih bagus karena perusahaan masih mencatatkan laba. Ihsan sendiri pada Senin (4/9) akan dilantik menjadi Deputi Komisioner Pengawas IKNB ini.
Sementara itu statistik OJK mencatat kategori NPL BPR di Jawa Tengah mencapai Rp1,49 triliun. Jumlah ini tumbuh 15,50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,29 trilun.
