Kabar24.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengecam uji coba peluncuran rudal yang dilakukan oleh Korea Utara pada Senin (28/8/2017), seperti disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa (29/8/2017).
Pemerintah Indonesia mengecam keras uji coba rudal oleh Korea Utara itu, karena melewati ruang udara negara lain dan membahayakan jalur penerbangan.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tindakan uji coba rudal tersebut bertentangan dengan kewajiban Korea Utara terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB terkait, khususnya resolusi 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), dan 2371 (2017).
Untuk itu, Indonesia mendesak Korea Utara agar sepenuhnya memenuhi kewajiban internasional, termasuk melaksanakan sepenuhnya resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB.
Selanjutnya, Pemerintah Indonesia menegaskan kembali bahwa stabilitas di semenanjung Korea sangat penting artinya. Oleh karena itu, Indonesia mengajak semua negara untuk berkontribusi terhadap penciptaan perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea.
Selain itu, Pemerintah Indonesia mendorong semua pihak untuk dapat menahan diri dan tidak melakukan berbagai tindakan yang dapat menambah ketegangan di Semenanjung Korea.
Baca Juga
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memesan lebih banyak mesin roket berbahan bakar padat dalam upaya mewujudkan program nuklir dan peluru kendalinya di tengah perselisihan dengan Amerika Serikat.
Sebelumnya, Wakil Duta Besar Pyongyang untuk PBB mengatakan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa program senjata nuklir Korea Utara tidak akan pernah bisa dinegosiasikan selama "kebijakan permusuhan dan ancaman nuklir Amerika Serikat terus berlanjut".
"Selama kebijakan permusuhan dan ancaman nuklir AS berlanjut, Korea Utara ... tidak akan pernah menempatkan program pencegahan nuklirnya sendiri di meja perundingan atau mundur sedikit pun dari jalan yang telah dipilihnya sendiri, jalan untuk memperkuat kekuatan nuklir negara," kata Kim Jong-un kepada Guterres melalui telepon.
Sekjen PBB Guterres mengatakan, bahwa ini saatnya untuk "meredakan retorika dan mendorong diplomasi" terkait Korea Utara.
Dia juga telah mengatakan kepada Rusia, Jepang, Amerika Serikat, China, serta Korea Utara dan Korea Selatan bahwa dia bersedia membantu menengahi perundingan.
