Bisnis.com, PAMEKASAN - "Tidak ada dalam sumber primer Islam seperti Al Quran dan Hadits yang memerintah untuk membentuk sistem negara khilafah. Kalau hasil ijtihad dari ulama tentang khilafah memang ada," kata Presidium Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Mahfud MD di Pamekasan, Pulau Madura, Minggu (27/8/2017).
Karena itu, kata dia, Islam tidak mengharuskan sistem negara berbentuk khilafah, karena tidak ada sumber resmi terkait hal itu dalam ajaran agama tersebut.
Mahfud mengemukakan hal ini menanggapi kecenderungan sebagian kelompok Islam yang menginginkan untuk membentuk negara dengan sistem khilafah.
"Makanya, konsep ulama Islam terdahulu tentang khilafah itu berbeda, antara Al-Maududi dan Al-Afagani," ujar Machfud.
Mahfud menyebutkan konsep khilafah ulama terdahulu yang diterapkan di sebagian jazirah Arab, adalah konsep sistem negara yang sesuai dengan masanya.
"Jadi itu merupakan hasil ijtihad ulama yang sesuai pada masa itu," katanya.
Para ulama Indonesia, sebenarnya tidak kalah dengan tokoh-tokoh Islam semisal Al-Maududi dan Al-Afgani saat menetapkan pilihan bahwa Demokrasi Pancasila sebagai sebuah sistem negara di Indonesia.
Sebagaimana sistem negara khilafah, ujar Mahfud, sistem negara dengan Demokrasi Pancasila juga bagian dari ijtihad ulama dan pendahulu bangsa ini.
"Karena Demokrasi Pancasila sudah menjadi kesepakatan, maka sebagai warga bangsa dan warga negara, kita berkewajiban menjaga keutuhan bangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini," katanya.
"Jadi, mari kita jaga bersama-sama keutuhan NKRI yang berideologi Pancasila ini," ajak Presidium Kahmi Nasional itu.
Guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini malah mencurigai, keinginan sebagian kelompok Islam untuk membentuk negara dengan sistem khilafah itu merupakan bentuk nyata dari perkiraan ilmuwan barat Samuel Huntington yang disebut "Benturan Peradaban".
Samuel memperkirakan, akan terjadi benturan peradaban yang disebut kelompok radikal, setelah runtuhnya sosialisme, karena musuh liberalisme bukan lagi sosialisme, akan tetapi kelompok radikal yang anti-modernisasi dan liberalisme.
