Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyesuaikan program daerah dengan program pemerintah pusat. Menurutnya, Bappeda kerap gagal merumuskan program pemerintah pusat pada tingkat daerah.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan kinerja Bappeda harusnya bisa semakin selaras dengan program pemerintah pusat. Menurutnya, Bappeda kerap gagal merumuskan program pemerintah pusat di tingkat daerah sehingga masyarakat tak merasakan manfaatnya.
“Apa yang dirumuskan daerah dalam konteks kesehatan tidak pernah nyambung dengan program Bappenas. Ini yang kadang tidak membuahkan blue print kesehatan yang baik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (24/8/2017).
Dia menuturkan pada era Joko Widodo, pemerintah mulai fokus pada penyerapan hasil musyawarah dari perencanaan pembangunan daerah, sebelum menentukan program kerja.
Dari hasil tersebut, kata Tjahjo, banyak daerah yang diketahui membutuhkan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi, khususnya di bidang kesehatan. Barulah pemerintah daerah bisa menentukan programnya.
“Sekarang ini, banyak kepala daerah yang ingin menyediakan pelayanan kesehatan baik untuk warganya agar terpilih kembali dalam pilkada,” paparnya.
