Bisnis.com, JAKARTA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyoroti konsep keadilan untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat dalam peringatan HUT ke-72 RI. Saat ini disparitas dinilai menjadi problem serius yang dihadapi bangsa Indonesia.
Dalam keterangan resmi yang dikutip dari situs resmi Pemerintah Provinsi Jatim, Pakdhe Karwo, sapaan akrabnya, menjelaskan konsep keadilan di sini berarti negara memberikan akses terhadap pihak yang kecil dan lemah, agar tidak menimbulkan disparitas.
Apalagi, saat ini sebanyak 1% masyarakat Indonesia menguasai 49,7% kekayaan negara.
“Masalah disparitas ini harus dipikirkan secara serius, bila tidak maka akan muncul konflik sosial,” katanya Kamis (17/8/2017).
Selain sebagai momen mewujudkan keadilan, dia menuturkan peringatan kemerdekaan juga menjadi momentum sakral dalam proses kontemplasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta sebagai bentuk rasa terimakasih kepada para pejuang.
“Setelah itu kita harus melakukan perenungan apakah jalan yang dilakukan untuk mewujudkan adil dan makmur sudah ditemukan,” katanya.
Terkait tema HUT ke-72 RI yakni “Indonesia Kerja Bersama”, menurutnya memiliki makna bahwa dengan bersama-sama mulai dari pihak swasta hingga negara semakin bersinergi. Di samping itu, tema tersebut sebenarnya merupakan bentuk penguatan agar semua pihak semakin bersama dan bersatu jelang pemilihan presiden/pilpres dan pemilihan kepala daerah/pilkada serentak.
Lebih jauh dia berharap kasus dan cara pandang masalah politik yang terjadi di Jakarta tidak terjadi di Jatim. Saat ini fokusnya agar jangan sampai pikiran kepala negara atau presiden sampai mempengaruhi pemilihan gubernur. Hal ini penting dilakukan supaya politisasinya tidak menjadi sangat berat.
Pakdhe Karwo menambahkan dia telah beberapa kali telah melakukan pengecekan lapangan bersama forkopimda dan BIN terkait kesiapan pilkada, dan kondisinya masih sangat rasional. Yang perlu diperhatikan hanya wilayah Madura, karena kejadian pilkades beberapa waktu lalu sudah rawan.
Dia juga berpesan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika terjalin silaturahim yang baik. Oleh sebab itu, para pemimpin harus sering bersilaturahim dengan para ulama.
“Saat ini hubungan seperti inilah yang harus diisi, sehingga tercipta hubungan yang egaliter atau lebih bersifat fungsional,” tuturnya.
