Kabar24.com, JAKARTA - Pengamat politik Boni Hargens menilai tuduhan terhadap Presiden Joko Widodo sebagai diktator sangat tidak berdasar dan beralasan.
“Yang tuduh Jokowi diktator itu mereka yang tidak paham demokrasi. Ketegasan Jokowi seperti dalam isu Hizbut Tahrir Indonesia adalah pilihan yang menyelamatkan bangsa dan negara. Itulah makna dari strong leadership,” tegasnya, Kamis (10/08/2017).
Direkur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu membandingkan bagaimana sikap Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkuasa selama 10 tahun, namun tidak mempunyai ketegasan. Akibatnya, Polri tidak bisa mengeksekusi pembubaran HTI pada 2013 karena tidak ada dorongan politik yang kuat dari rejim yang berkuasa saat itu.
“Demokrasi bukan soal menyenangkan semua orang melainkan soal memperjuangkan kemaslahatan banyak orang dan itulah yang dilakukan Jokowi. Ia adalah demokrat sejati,” terang dia.
Jokowi, menurut Boni merupakan Presiden yang tidak memikirkan citra dirinya. Jokowi adalah pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
“Itulah yang menjelaskan mengapa Perppu No. 2 /2017 tentan Ormas berani diteken presiden tanpa tedeng aling-aling,” tandasnya.
Lebih dari itu, Jokowi, paparnya, adalah Presiden pekerja keras. Dari wajahnya, kata dia publik bisa melihat wajah populis dan wajah orang yang memikirkan rakyat.
“Ia bukan presiden yang senang membuang waktu dengan kuda atau doyan berpidato depan kamera demi pencitraan yang palsu. Ia lebih suka turun ke bawah, bekerja untuk rakyatnya,” ungkapnya.
Boni pun menduga tuduhan Jokowi sebagai diktator merupakan bagian dari strategi politik lawan-lawannya. Namun, dia sangat menyayangkan tuduhan yang tak berdasar seperti itu karena akan merusak demokrasi dan tidak memberikan pelajaran politik yang baik untuk bangsa Indonesia ke depannya.
“Mereka yang menuduh Jokowi diktator justru para psikopat yang menikmati fitnah karena menganggap fitnah sebagai strategi politik yang ampuh untuk menjatuhkan lawan,” pungkas dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia tak mengenal adanya kekuasaan mutlak alias diktator. Pun demikian institusi di Indonesia tak ada satu pun yang berlaku dengan cara-cara diktator.
Konstitusi yang ada di Indonesia, menurut Jokowi, mencegah adanya mobokrasi yang memaksakan kehendak sekelompok massa. Selain itu, konstitusi di Indonesia menjadi pelindung kemajemukan dan pelindung keragaman baik perbedaan pendapat, maupun etnis, budaya dan agama.
“Konstitusilah yang menjaga agar tidak ada satu pun kelompok yang secara sepihak memaksakan kehendaknya tanpa menghormati hak-hak warga negara yang lain,” jelas Jokowi.
