Kabar24.com, PARIS--Setidaknya 200.000 orang telah menandatangani petisi yang bertujuan untuk mencegah Brigitte Macron, istri dari Presiden Perancis Emmanuel Macron, mendapatkan gelar ibu negara.
Aksi pencegahan ini disebabkan oleh keputusan kontroversial Emmanuel Macron yang melarang anggota parlemen memperkerjakan anggota keluarga dalam rangka menekan isu korupsi.
Untuk saat ini dalam konstitusi Perancis tidak dicantumkan peran ibu negara, meski demikian setiap pengeluaran istri Presiden diambil dari anggaran umum presiden.
Walaupun Brigitte tidak akan digaji untuk perannya sebagai Ibu Negara, dia kemungkinan akan menerima ruangan kerja di Istana Élysée, tambahan staf dan anggaran terpisah.
"Saat Anda terpilih sebagai Presiden sebuah negara. Anda hidup dengan seseorang. Anda kontribusikan hari Anda bagi publik begitu juga kehidupan pribadi Anda. Maka seseorang yang hidup dengan Anda seharusnya mendapatkan peran dan diakui," ujar Macron kepada media Perancis TF1.
Sebelumnya Presiden Macron muncul dengan kebijakan kontroversial lain terkait wacana pemangkasan anggaran manfaat tambahan perumahan dan anggaran militer.
Baca Juga
Dalam sejarah pemerintahan Perancis, Presiden Macron memiliki popularitas terendah sejak Mantan Presidem Jacques Chirac memerintah pada 1995.
Aktor dan penulis Thierry Paul Valette membentuk petisi daring di laman change.org dan berhasil menjaring 198.700 dukungan pada Senin (7/8) pagi.
"Tidak ada alasan bagi istri kepala negara untuk mendapatkan anggaran dari dana yang dibayarkan oleh publik. Saat ini Brigitte Macron sudah memiliki dua atau tiga tim staf, dua sekretaris dan dua petugas keamanan. Itu sudah cukup," ujar Thierry dalam tulisannya di halaman petisi.
"Jika isu ini akan dibahas, seharusnya diangkat dengan konteks referendum. Apalagi lebih dari 65% masyarakat Perancis tidak mendukung pemberian status spesial bagi Brigitte Macron."
Theirry menambahkan bahwa petisi ini tidak sengaja dibuat untuk menjatuhkan Brigitte.
"Kami secara tegas mengkalrifikasi tuduhan seksis terhadap Brigitte Macron dan kami tidak mempermasalahkan kemampuannya. Hanya saja dalam masa perbaikan moral di Perancis saat ini, dimana Presiden sendiri mencegah anggota parlemen mempekerjakan anggota keluarga... Kami tidak bisa mendukung keputusan pemberian status spesial kepada istri Presiden Macron," tukasnya.
Pada Juli lalu, Presiden Macron berjanji akan "mengubah" Perancis dan memberikan warganya kekuatan lebih dalam mengajukan petisi untuk mengangkat sebuah isu agar dibahas di dalam parlemen.
Carla Bruni-Sarkozy, Istri Mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, dulunya memiliki tim yang terdiri dari delapan penasihat dan membebankan anggaran gaji stafnya ke dalam pendapatan pajak sebesar €437.376 atau sekitar £367.782 per tahun.
Terhitung pada 30 Juni, sebanyak empat karyawan Kantor Eksekutif Presiden Amerika Serikat bekerja bagi Ibu Negara Melania Trump, meskipun tiga diantara mereka juga bekerja untuk Presiden Trump.
