Kabar24.com, JAKARTA — Manuver Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo yang mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dikomentari kritis oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon.
Menurutnya, ada kecenderungan saat ini jika pucuk pimpinan partai merapat ke pemerintah karena ada masalah hukum. Sebelumnya, Partai Golkar pasca dinakodai Setya Novanto pun merapat kepada koalisi pemerintah.
Setya Novanto diketahui memiliki segudang masalah hukum yang menjeratnya terkait kasus KTP berbasis elektronik.
“Ada kecenderungan sekarang ini banyak orang-orang atau mungkin institusi, lembaga-lembaga bahkan partai politik mengalami tekanan. Termasuk persoalan-persoalan yang menyangkut hukum, hukum bisa dijadikan satu alat untuk menekan partai politik dan juga sekaligus merangkulnya,” katanya di gedung parlemen, Kamis (3/8/2017).
Jika kecenderungan itu terjadi, lanjutnya, hal itu akan membahayakan demokrasi karena dijadikan alat negosiasi politik kotor. Di sisi lain, ujarnya, setiap partai politik bebas untuk mengambil sikap dan posisi politiknya masing-masing. Semua partai mempunyai perhitungan kepentingan yang berbeda-beda.
“Saya tidak mengatakan [sikap Perindo] seperti itu tetapi ada satu pola kecenderungan seperti itu. Polanya itu seperti stick and carrot kalau tidak nurut dikasih stick kalau mau mengikuti [keinginan penguasa] dikasih carrot. Saya kira ini adalah cara-cara kekuasaan ketimbang cara-cara menegakkan hukum,” ujarnya.
Di sisi lain, dengan merapatnya pengusaha media massa elektronik terbesar di Indonesia tersebut kepada koalisi pemerintah, menurutnya jangan sampai media yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo dijadikan corong politik kepentingan satu golongan saja.
Dia berharap, media yang dimiliki Hary tetap menjalankan kaidah jurnalistik dalam pemberitaan seperti pemberitaan yang berimbang.
