Kabar24.com, JAKARTA - Penerapan ideologi Pancasila ternyata masih menghadapi masalah di tingkat penyelenggara negara.
Deputi Bidang Advokasi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) Prof Dr Hariyono mengatakan, Pancasila sebagai ideologi negara belum dilaksanakan sepenuhnya, sebab masih ada penyelenggara negara di daerah yang berperilaku primordial.
"Masih ada kebijakan atau peraturan yang sifatnya masih primordial. Misalnya, pejabat tertentu di wilayah tertentu harus dijabat oleh putra daerah," kata Hariyono dalam Dialog Kebangsaan II bertajuk "Pendidikan Memperkuat Kebangsaan" di Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Menurut Hariyono, kebijakan tidak kondusif yang tidak sesuai dengan Pancasila itu masih banyak ditemukan, terutama di pemerintah daerah.
Bahkan, seringkali seorang kepala dinas dipilih hanya karena merupakan putra daerah, tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan kemampuan yang sesuai dengan dinas yang akan dipimpinnya.
Hariyono mengatakan melaksanakan nilai-nilai Pancasila bukan sekadar dengan menghafalkan kelima sila, melainkan yang paling pokok adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Baca Juga
Masalahnya, generasi muda saat ini mengalami disorientasi karena kehidupan masyarakat seringkali berbeda dengan nilai-nilai Pancasila.
"Karena itu, perlu strategi pembelajaran yang manusiawi. Pendidikan pembelajaran saat ini seringkali tidak kontekstual dengan kehidupan bermasyarakat," tuturnya.
Hariyono menjadi salah satu pembicara dalam Dialog Kebangsaan II bertajuk "Pendidikan Memperkuat Kebangsaan" yang diadakan Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Selain Hariyono, pembicara lainnya adalah mantan Rektor UIN Jakarta Prof Azyumardi Azra dan peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Makmuri Sukarno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
