Kabar24.com, JAKARTA — Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengusulkan dua hal kepada pemerintah dalam menentukan sikap terkait ketegangan di negara-negara teluk.
Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif dan memiliki hubungan dekat dengan negara-negara Islam, Din mengatakan Indonesia mampu memainkan peran sebagai mediator dalam menyikapi ketegangan itu.
Dia mengusulkan dua hal. Pertama, harus ada upaya segera dari pemerintah untuk menunjuk utusan sebagai mediator.
"Apakah menlu [menteri luar negeri], atau bapak wakil presiden [Jusuf Kalla] yang dikenal sebagai man of reconciliation. Saya kira beliau juga dikenal di negara-negara tersebut. Artinya pejabat tingkat tinggi," katanya, di Rumah Dinas Wakil Presiden, Senin (12/6/2017).
Kedua, dia mengusulkan diadakannya sidang darurat negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang tidak berkonflik untuk menetapkan peran yang bisa dilakukan.
"Masih ada sekitar 40 negara OKI yang bisa diajak oleh Indonesia untuk melakukan gerakan-gerakan moral, dalam bahasa arabnya islah. Rekonsiliasi, apalagi pada bulan suci ramadan ini," jelasnya.
Menurut Din, aksi sejumlah negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar tersebut akan memberikan efek domino lain di banyak negara Islam.
"Saya kira peristiwa itu bukan peristiwa kecil karena akan membawa dampak sistemik, efek domino dan bahkan implikasi baik politik, ekonomi di banyak negara Islam. Tak terkecuali Indonesia," katanya.
Dia melanjutkan, "Dan lebih daripada itu, konflik yg terjadi di kawasan timteng [timir tengah] sana akan mencerminkan konflik internal dunia Islam yang serius, yang sangat potensial untuk membawa kepada perpecahan besar."
Untuk Itulah, dia mengatakan peran Indonesia dibutuhkan untuk membantu menegahi konflik sebelum terjadinya eskalasi konflik.
