Kabar24.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mengimpikan Bumi Sriwijaya dapat memproduksi sendiri barang kebutuhan pokok dari beras hingga cabe rawit.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Sumsel Joko Imam Sentosa menuturkan swasembada sudah dimulai dari beras. Bahkan, sepanjang 2015-2016, produksi padi Sumsel melebihi kebutuhan. Pada tahun lalu surplus mencapai 2,5 juta ton gabah kering giling.
Salah satu kerisauan Joko saat ini adalah ketika bahan baku pempek, makanan khas Kota Palembang, justru berasal dari daerah lain. Sebagian besar ikan tenggiri dipasok dari Tegal, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Begitu pun dengan cabai rawit sebagai komponen penting saus pempek disuplai dari Jawa.
“Di Palembang saja kebutuhan cabe rawit per hari itu 26 ton. Sekitar 12-14 ton itu dipasok dari Jawa. Cabe inilah yang menjadi penyebab inflasi paling menonjol,” katanya dalam dalam Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Palembang, Jumat (19/5/2017).
Joko berharap petani dapat melakukan diversifikasi tanaman seperti cabai rawit. Langkah lainnya adalah dengan menggalakkan penanaman komoditas itu di setiap rumah tangga. Menurutnya, swasembada harus menjadi perhatian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel.
“Sehingga ke depan cabai rawit cukup dipasok dari Kabupaten Musi Banyuasin atau Ogan Komering Ilir,” kata Joko yang juga Ketua TPID Sumsel ini.
Sementara itu, Kelapa Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel Rudi Khairudin mengatakan TPID akan terus memantau pergerakan harga barang komoditas pokok menjelang Ramadan 2017. Guna menstabilkan harga, kata Wakil Ketua TPID Sumsel ini, langkah antisipasinya adalah dengan melakukan inspeksi mendadak, operasi pasar, dan sosialisasi berbelanja secara bijak kepada masyarakat.
“Stabilitas harga pangan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujarnya di tempat yang sama.
Pada kesempatan tersebut, TPID Sumsel meluncurkan aplikasi ‘SeiMusi’ atau Sistem Informasi Harga Komoditas Sumsel Terkini. Aplikasi tersebut diyakini dapat mendeteksi kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang tidak wajar.
“SeiMusi bisa jadi peringatan TPID untuk mengambil kebijakan pengendalian harga agar tepat sasaran. Akan tetapi, tetap butuh data yang lengkap dari seluruh kabupaten dan kota,” kata Rudi.
