Kabar24.com, JAKARTA – Pemimpin partai oposisi Jepang berupaya menekan popularitas Perdana Menteri Shinzo Abe, dengan menyebutkan kegagalannya untuk mengangkat peran wanita serta terburu-buru mengubah konstitusi pasifis negara tersebut.
“Mereka seharusnya malu menggunakan istilah 'Womenomics',” tegas Renho, pemimpin Partai Demokrat yang beroposisi di Jepang, dalam suatu wawancara seperti dikutip Bloomberg, Jumat (19/5/2017).
PM Abe menggunakan istilah ‘Womenomics’ yang merupakan bagian dari strategi ‘Abenomics’ untuk meningkatkan peran serta wanita dalam lapangan kerja dan pembangunan ekonomi.
Abe telah berkomitmen untuk menghapuskan daftar tunggu untuk childcare, sebagai upaya menarik lebih banyak wanita ke dalam jumlah tenaga kerja demi menebus penyusutan populasi di Jepang. Abe juga berupaya membuat wanita menempati 30% dari posisi-posisi manajemen di semua bidang pada 2020.
Namun Abe dilihat masih gagal memenuhi kedua tujuan tersebut, dengan Jepang berada di posisi 111 dalam peringkat Global Gender Gap yang dirilis World Economic Forum (WEF) untuk tahun 2016 atau turun 10 posisi dari tahun sebelumnya.
Renho, 49, yang berprofesi sebagai model pakaian renang dan presenter televisi sebelum terjun ke dunia politik, juga menyatakan bahwa istilah ‘Womenomics’ yang kerap diusung Abe adalah hal memalukan.
“Sekitar 80% dari mereka yang mengambil cuti perawatan anak adalah wanita, dan jika mereka harus terpaksa menunggu penitipan anak, itu berarti pengangguran. Anda bisa saja diturunkan dari jabatan atau harus mengundurkan diri. Apa arti womenomics jika wanita dipaksa membuat pilihan menyedihkan seperti itu?” ujarnya.
Renho juga mengkritik kampanye baru yang diluncurkan Abe bulan ini untuk mencapai ambisi lamanya mengubah konstitusi pasifis yang telah menetapkan kebijakan keamanan pascaperang Jepang.
Pendekatan yang dilakukan Renho sejauh ini masih gagal menggaet suara yang diharapkan, meski pencapaiannya sebagai wanita pertama yang menjadi pemimpin partai besar di Jepang dalam lebih dari satu dekade terakhir telah menuai banyak pujian.
Setelah kemenangan telak dalam pemilihan ketua partai Demokrat pada tahun 2016, meski di tengah kontroversi kewarganegaraan gandanya, Renho berpeluang menjadi perdana menteri perempuan pertama di Jepang jika partai yang dipimpinnya memenangi pemilu.
Meski demikian, Abe tetap berada di jalur untuk memenangkan pemilihan umum yang akan digelar pada pengujung tahun depan. Hal itu membuka jalan baginya untuk menjadi perdana menteri dengan masa jabatan terlama di negara tersebut.
Jajak pendapat NHK menunjukkan dukungan bagi partai yang dipimpin Renho hanya mencapai 7,3% bulan ini, jauh di bawah dukungan bagi Partai Demokrat Liberal yang dikepalai Abe sebesar 37,5%.
“[Partai] oposisi Jepang saat ini lebih lemah dibandingkan dengan periode sebelumnya sejak Perang Dunia II,” jelas Gerald Curtis, profesor emeritus bidang ilmu politik di Columbia University, dalam tulisannya.
