Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

KISRUH DPD RI, GKR Hemas: Perebutan Pimpinan DPD di Luar Nalar Politik

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014-2019 GKR Hemas menyatakan, direbutnya pimpinan sah lembaga tinggi negara itu merupakan tindakan di luar batas nalar politik dan hukum.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 05 April 2017  |  16:25 WIB
KISRUH DPD RI, GKR Hemas: Perebutan Pimpinan DPD di Luar Nalar Politik
Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Suwardi (kanan) usai dilantik sebagai Ketua DPD pada Rapat Paripurna DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/4/2017). Oesman Sapta menjadi Ketua DPD menggantikan Mohammad Saleh dan selanjutnya akan didampingi Nono Sampono sebagai Wakil Ketua I, dan Darmayanti sebagai Wakil Ketua II. - Antara/Muhammad Adimaja
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA--Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014-2019 GKR Hemas menyatakan, direbutnya pimpinan sah lembaga tinggi negara itu merupakan tindakan di luar batas nalar politik dan hukum.

Menurut GKR Hemas, dirinya tidak pernah menyatakan mundur dari kursi pimpinan lembaga tinggi negara tersebut. Oleh karena itu, tidak pernah ada kekosongan pimpinan DPD. Dengan demikian, lanjutnya, tidak ada dasar hukum pemilihan pimpinan DPD yang baru.

"Tidak ada dasar bagi pimpinan sidang sementara untuk memilih pimpinan baru. Direbutnya pimpinan sah DPD di luar batas rasionalitas nalar politik dan hukum," ujar Hemas kepada wartawan di kediamannya, Rabu (5/4/2017).

Menurut Hemas, situasi DPD tidak hanya menjadi potret para senator, melainkan juga menjadi cermin penegakan hukum di Indonesia.

Hemas pun mempertanyakan sikap Mahkamah Agung (MA) melalui Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Suwardi yang melantik tiga pimpinan baru DPD. Ketiga pimpinan yang dilantik itu adalah Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD, dengan dua wakilnya masing-masing Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

Hemas meminta kepada Suwardi untuk menjelaskan kepada publik ihwal pengangkatan pimpinan baru tersebut.

Sementara itu, pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan bahwa kisruh dalam pemilihan pimpinan DPD berawal dari kesalahan MA.

Margarito menjelaskan, kesalahan pertama pada putusan itu adalah bahwa objek dari putusan MA dinilai salah karena dalam putusan itu objeknya adalah UU nomor 1 tahun 2016, sementara yang diperkarakan adalah 'Peraturan DPD RI nomor 1/2017 tentang Tatib', bukan undang-undang.

Kedua, mengenai subyek dari putusan MA itu adalah hakim memerintahkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mencabut Peraturan DPD RI Undang-undang nomor 1 tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tatib.

"Subyeknya dalam putusan MA memerintahkan DPRD untuk melaksakanan putusannya, itu bukan DPD. Sehingga praktis tidak ada yang perlu dilaksanakan," ujar Margarito.

Menurut Margarito, akibat dua kesalahan fatal itu, maka putusan MA bisa diabaikan dan tidak perlu menempuh jalur hukum lainnya.

"Itu sudah salah tidak perlu ada lagi langkah hukum, ini (putusan MA) diabaikan saja, tatib batasan pimpinan DPD 2.5 tahun tetap berjalan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpd gusti kanjeng ratu hemas
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top