Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tanpa Hal Ini, Maka Reforma Agraria akan Sia-sia

Tanpa komitmen politik yang kuat dan koordinasi antar-lembaga yang menghilangkan ego sektoral, reforma agraria akan sulit untuk berhasil.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2)./Antara-Hafidz Mubarak A.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2)./Antara-Hafidz Mubarak A.

Kabar24.com, JAKARTA - Tanpa komitmen politik yang kuat dan koordinasi antar-lembaga yang menghilangkan ego sektoral, reforma agraria akan sulit untuk berhasil.

Demikian dikemukakan oleh Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali dalam diskusi bertajuk “Reforma Agraria” di Gedung DPR. Tampil sebagi pembicara dalam diskusi itu selain Zainuddn, adalah Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Noor Marzuki dan pengamat pertanahan Irwan Nurdin dari Konsorsium Pembaruan Agraria.

Menurut Zainuddin, komitmen politik untuk program dengan tujuan redistribusi aset tersebut harus terlihat dari koordinasi antar lembaga. Menurutnya, keberhasilan koordinasi tersebut kemudian harus terlihat dari hilangnya ego sektoral yang selama ini sering terjadi di lembaga pemerintah.

Sedangkan hal penting lainnya adalah soal penganggaran yang jelas. Apalagi, ujarnya, penganggaran sangat terkait dengan biaya sertifikasi yang rawan terjadi pungutan liar.

“Tanpa koordinasi lintas sektor ini akan sulit reformasi agraria berhasil, ditambah dengan kejelasan soal penganggaran,” ujar Zainuddin, Kamis (30/3/2017).

Dalam satu kunjungannya ke daerah, Zainuddin mendapati seorang kepala desa tertangkap operasi sapu bersih pungutan liar (Saber Publi)) hanya karena tidak mengerti bagaimana menggunakan anggaran.

Menurutnya, APBN hanya mengangarkan biaya sertifikasi, sedangkan proses sebelum sertifikasi yang cukup panjang, termasuk mencari sejarah keberadaan tanah, juga membutuhkan biaya. Biaya inilah yang rawan pugli sehingga para kepala menghindar dari proses sertifikasi tersebut.

Sedangkan Irwan Nurdin mengatakan bahwa akan sulit reformasi agraria berhasil kalau tidak dibarengi dengan industrialisasi pedesaan yang massif. Menurutnya, tanah yang kemudian dimiliki oleh kelompok petani maupun nelayan miskin harus bernilai produktif, sehingga diperlukan industri berbasis desa.

Dia menyebutkan indikasi keberhasil reforma agraria menurutnya bsia diukur dari rendanya ketimpangan kesejahteraan desa dan kota. Sejauh ini, ujarnya, ketimpangan itu masih terasa dareana sangat sedikit industri yang berbasis di desa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper