Sulsel Ajukan Pembangunan Rumah untuk Guru

Bisnis.com, JAKARTA - JAKARTA - Provinsi Sulawesi selatan mencatat saat ini jumlah PNS yang belum memiliki rumah sebanyak 42.794 orang (berdasarkan data PNS secara elektronik per desember 2015)

Sementara itu,PNS yang menggunakan produk layanan Bapertarum-PNS ditahun 2016 relatif sangat kecil yaitu sekitar 768 orang saja.  

Beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan pun sudah mengajukan rencana pembangunan rumah untuk para guru diantaranya, Kabupaten Bone 200 unit (3 Ha), Kabupaten Selayar 250 unit (4 Ha), Kabupaten Soppeng 250 unit (2,5 Ha), Kabupaten Pare Pare 170 unit (3 Ha), Kabupaten Bantaeng 200 unit (3 Ha), Kabupaten Bulukumba 220 unit (3 Ha), Kabupaten Palopo 300 unit (5 Ha).

Terkait itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sangat mendukung pembangunan 500 rumah untuk guru di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adanya rumah tersebut diharapkan dapat memacu semangat para guru di daerah untuk memberikan pendidikan terbaik para siswanya.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sangat menyetujui langkah langkah yang sudah diambil oleh Pemerintah Sulsel terkait dengan ada nya perhatihan terhadap para guru dengan menyediakan rumah yang layak, tentunya untuk dapat memiliki  rumah tersebut akan melalui tahap seleksi terlebih dahulu agar program ini tepat sasaran.

"Fungsi rumah selain menjadi tempat pendidikan juga untuk membentuk karakter keluarga. Dan guru sebagai tenaga pendidik pun sangat memerlukan rumah yang layak huni,” terangnya dalam siaran persnya Jumat (17/3).

Selain iti dia menghendaki adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten/ kota dengan provinsi serta pemerintah pusat seperti Kementerian PUPR dalam pembangunan perumahan memang harus terus ditingkatkan.

Pasalnya masalah perumahan merupakan tanggung jawab semua pihak dan masyarakat di daerah pun sangat menantikan program perumahan.

Untuk membantu masyarakat agar memiliki rumah yang layak huni, kata Syarif, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi di bidang perumahan. Adanya bantuan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang  suku bunganya hanya  5 persen, uang muka rumah subsidi 1 persen, bantuan uang muka untuk MBR Rp 4 juta dan bantuan  PNS sebesar Rp 1,2 - 1,8 juta dari Bapertarum PNS diharapkan akan semakin mempermudah akses masyarakat untuk memiliki rumah impiannya. Namun demikian, Kementerian PUPR juga terus berharap agar Pemda setempat juga memberikan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bersubsidi sehingga Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah bisa berjalan sesuai rencana di lapangan.

“Saya juga meminta kepada seluruh Bupati se Provinsi Sulsel agar mempermudah perizinan perumahan seperti IMB untuk rumah bersubsidi. Jadi ke depan tidak ada alasan lagi bahwa masyarakat sulit mendapatkan rumah,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan pembangunan rumah bagi para guru di provinsi tersebut. Saat ini, di  Kabupaten Gowa rencananya di bangun rumah untuk guru sebanyak 500 unit di atas lahan seluas delapan hektar. Untuk tahap awal akan dibangun sebanyak 300 unit dan sisanya 200 unit akan menyusul ditahap selanjutnya.

“Kami akan mengupayakan agar pembangunan rumah guru ini bisa dilaksanakan di kabupaten lain yang ada di wilayah Sulsel. Lokasinya sedang disiapkan dan perencanaan pembangunnnya juga sudah ada,” tandasnya.

"Bicara tentang perumahan pada dasarnya juga bicara tentang kemerdekaan. Jika kita sudah mempunyai rumah sendiri maka kita akan merasa merdeka.  Pembangunan rumah guru ini juga merupakan bentuk kongkrit akan kemerdekaan begitu juga dalam hal pendidikan sehingga generasi muda negara ini ke depan bisa bersaing dengan negara lain,” katanya.