Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta pendampingan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengawasan pembiayaan "Light Rail Transit" (LRT).
"Menhub datang dengan Pak Sekjen dan Irjen, tujuannya untuk pencegahan. Ada proyek besar di Kemenhub, LRT dan MRT, beliau minta KPK dampingi kalau ada audit LRT yang sedang jalan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (13/3/2017), yang dikutip Antara.
Sementara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pertemuan yang dilakukan dengan KPK berkaitan dengan konsultasi karena Kemenhub mendapat amanat untuk menyelesaikan proyek strategis nasional yang jumlahnya banyak.
"Secara umum kami minta pendampingan agar pasca operasi tangan tangan oleh tim Saber Pungli kami mendapat suatu payung sehingga pasca operasi tangkap tangan itu moral bisa lebih baik lagi," kata Budi.
Kedua, kata Menhub, soal proyek LRT yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) dan Palembang.
"Kami minta saran terkait pencegahan. Ada Perpresnya, sudah ditunjuk kontraktornya sudah berjalan dan kontraknya akan final. Kami minta BPK untuk audit dan kami lapor hasilnya ke KPK. Kalau ada kelebihan atau kurang bayar kami lapor ke KPK agar tidak merugikan negara. Kami tidak hanya lakukan evaluasi harus ada lembaga yang mengawasi sehingga dijauhkan dari praktik yang tidak diinginkan," kata Budi.
Sementara, Agus juga memberikan saran soal proyek LRT yang sudah berjalan di Jobodebek dan Palembang tersebut.
"Melihat proses yang disampaikan Pak Menteri kami memberikan saran juga agar akuntabilitasnya lebih diperbaiki karena di dalam pengadaan kalau dengan tender terbuka kan harus transparan dan efektifitasnya tercapai," ucap Agus.
Perkembangan fisik pembangunan prasarana kereta ringan LRT Palembang yang terhitung 31 Januari 2017 sudah mencapai 35 persen, sedangkan perkembangan pembangunan LRT Jabodebek mencapai 12 persen. Untuk lintas Cawang-Cibubur mencapai 19,18 persen, lintas Cawang-Dukuh Atas 1,21 persen dan lintas Cawang-Bekasi Timur mencapai 6,95 persen. Untuk LRT Palembang, pembangunan prasarana sepanjang 23,4 kilometer ditargetkan selesai pada Juni 2018 sedangkan pembangunan sarana ditargetkan selesai Maret 2018 sebanyak empat set masing-masing tiga kereta dan berikutnya Juni 2018 selesai sebanyak empat set masing-masing tiga kereta yang dikerjakan oleh PT KAI bekerja sama dengan PT INKA.
LRT Palembang ditargetkan dapat beroperasi pada Juni 2018 dengan dioperasikan oleh PT KAI dengan subsidi dari pemerintah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menjelaskan pendanaan pembangunan prasarana LRT Palembang menggunakan APBN yang dibayarkan selama lima tahun anggaran (2017-2021) sedangkan pendanaan sarana berasal dari PT KAI.
"Terkait LRT Palembang, ada beberapa hal penting yang memerlukan keputusan yaitu di antaranya ketersediaan pasokan listrik sebesar 50 MVA pada Januari 2018 serta pemberian subsidi tarif untuk pengoperasian LRT," katanya.
Hal penting lainnya, lanjut dia, pembangunan LRT Palembang siap operasi Juni 2018 sedangkan pembayaran melalui APBN selama lima tahun yaitu dari 2017 hingga 2021.
Untuk LRT Jabodebek, Budi mengatakan pembangunan kontruksi fase 1 sepanjang 43 kilometer ditargetkan selesai pada Desember 2018 dan dapat beroperasi pada Mei 2019.
Terkait pendanaan, ia menjelaskan berdasarkan Perpres No 98 Tahun 2015 Jo Perpres No 65 Tahun 2016 tentang Percepatan LRT di Jabodebek, pembayaran pembangunan prasarana dibebankan kepada APBN yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
Budi menambahkan beberapa hal penting yang memerlukan keputusan terkait LRT Jabodebek adalah perlu adanya alternatif pembiayaan pembangunan LRT Jabodebek di luar APBN misalnya dengan pembiayaan 100 persen melalui investasi sinergi BUMN atau pembiayaan 50 persen APBN dan 50 persen investasi sinergi BUMN.
.jpg?w=300&h=221)
