Kabar24..com,JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kepada seluruh kementerian agar mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan proyek pembangunan untuk menutup celah kemungkinan terjadinya praktik korupsi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo mengatakan aspek akuntabilitas dalam pengerjaan proyek harus diperhatikan karena di dalam pengadaan yang dilakukan melalui tender terbuka lebih transparan dan efektif menutup celah korupsi.
Hal itu diungkapkan olehnya seusai menerima kunjungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserta jajarannya, Senin (13/3/2017).
Kedatangan mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu bertujuan untuk meminta pendampingan kepada KPK soal pengawasan pembaiayaan proyek light rail train (LRT).
“Tadi Pak Menteri datang lengkap dengan Sekjen dan Irjen Kemenhub untuk meminta agar proyek besar di kementerian itu seperti, LRT dan MRT bisa didampingi ,dan saat ini audit terhadap LRTsedang berlangsungm” papatnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pertemuan yang dilakukan dengan KPK bertujuan untuk mendapat amanat guna menyelesaikan proyek strategis nasional yang jumlahnya banyak.
“Kami minta pendampingan agar pascaoperasi tangkap tangan oleh tim Saber Pungli kami mendapat suatu arahan apalagi pascaoperasi tangkap tangan pungli, kami ingin mendapatkan arahan lebih lanjut,” katanya.
