Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa Raja Salman menanggapi positif terkait masalah perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang disampaikan Ketua DPR Setya Novanto dalam pidatonya saat raja Arab Saudi itu berkunjung ke Gedung DPR kemarin.
Menurutnya apa yang disampaikan Raja Salman menjadi suatu cakupan payung hukum, yang eksekusinya dilakukan oleh pemerintah.
“Itu ditanggapi, dalam pengertian begini, kan raja hanya menyampaikan pidato singkat yang hanya menjadi payung saja, eksekusi di tingkat pemerintah. Semua permintaan kita ini, kita lampirkan menjadi bahan yang kami kirim ke Majelis Syuro Arab Saudi,” ujarnya, Jumat (3/3/2017).
Selain ke bagian protokoler Kerajaan Arab Saudi, permintaan itu juga dikirim ke Pemerintah Indonesia,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, DPR memang serius melindungi buruh migran Indonesia dan pekerja migran yang terkadang menghadapi banyak masalah karena adanya perbedaan budaya dan kultur serta jarak. Kesalahan yang dilakukan TKI bukan karena adanya niat jahat, tetapi karena pengetahuan dan emosinya belum stabil, termasuk sering ditemukannya suatu korelasi positif antara formal dan tidak formalnya jalur pengiriman mereka dengan permasalahan yang muncul.
“Umumnya yang pergi melalui jalur formal itu resmi dan tidak ada masalah sampai dia dikembalikan, tetapi kalau dia ilegal informa biasanya ada masalah. Setelah terjadinya moratorium oleh pemerintah kami mendengar ada ‘jalan-jalan tikus’ dalam kaitannya dengan pekerjaan dengan pihak Malaysia dan Timur Tengah,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyesalkan tidak adanya klausul antara pemerintah RI dengan Raja Arab soal perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI).
"Saya menyesalkan karena dalam 11 kesepakatan yang ditandatangani tidak ada yang menyangkut buruh migran,” ujar politisi Partai Nasdem itu. Padahal, ujarnya, dirinya berharap di balik kunjungan 'penjaga dua kota suci' tersebut ada kesepakatan tentang perlindungan para TKI di Arab Saudi.
"Saya berharap dengan datangnya raja Saudi, kita bisa membuat kesepakatan yang saling menguntungkan terkait TKI. Karena moratorium TKI yang kita lakukan tidak efektif, justru membuat TKI ilegal ke Saudi makin banyak, yang pergi dengan berbagai modus," ujarnya.
