Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan fokus membangun konektivitas di enam pulau besar yang dimilikinya pada tahun ini meskipun terkendala masalah pendanaan.
Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengatakan pendanaan menjadi permasalahan utama yang memerlukan bantuan dari pemerintah pusat. Adapun, isu seputar pembebasan lahan diklaim justru tidak menjadi masalah.
"Maluku Utara ini termasuk salah satu provinsi yang ditinggalkan, tetapi tahun ini kami fokus pada pembangunan infrastruktur di enam pulau besar," kata Abdul di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (28/2/2017).
Dalam kunjungannya ke Istana Kepresidenan tersebut, Abdul akan menghadiri rapat koordinasi terbatas soal evaluasi dan pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas Provinsi Malut.
Dia menjelaskan dana APBD yang dimiliki sebesar Rp2,5 triliun, sedangkan alokasi untuk pembangunan infrastruktur hanya Rp200 miliar. Pembangunan infrastruktur di enam pulau tersebut diantaranya Pulau Halmahera, Pulau Obi, dan Pulau Bacan.
Pihaknya memperkirakan suntikan dana sebesar Rp2--3 triliun sudah dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahap awal di beberapa pulau tersebut.
Abdul menuturkan pembangunan pelabuhan utama di Kota Sofifi akan diutamakan. Kota yang tergolong baru tersebut membutuhkan infrastruktur penunjang guna menjangkau enam kabupaten/kota di Pulau Halmahera.
Terlebih, adanya usulan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Kepulauan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, membuat pembangunan pelabuhan sangat vital.
"[Pelabuhan] itu strategis untuk ekspor, apalagi kita punya potensi ikan tuna, ikan tongkol, dan ikan cakalang," ujarnya.
