Bisnis.com, MATARAM—Realisasi serapan anggaran di Nusa Tenggara Barat sepanjang 2016 dinilai baik, meskipun sempat terjadi dua kali penghematan anggaran oleh Kementerian Keuangan.
Kepala Kanwil DJPB Provinsi Taukhid mengatakan serapan anggaran di NTB agak sedikit terganggu begitu memasuki smester II/2016. Pasalnya, ada dua kali selfblocking atau penghematan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
Adapun pada semester I/2016, realisasi serapan anggaran bisa dinaikkan dari 22,44% pada 2015 menjadi 40,31% pada semester I/2016.
"Selfblocking terjadi dua kali, pada saat Pak Bambang Brojonegoro sekitar Rp60 triliun dan Ibu Sri Mulyani sekitar Rp130 triliun totalnya. Sehingga dampak selfblocking terhadap NTB sekitar Rp500 miliar," ujar Taukhid saat ditemui Bisnis.com dikantornya, Mataram, Jumat (24/2/2017).
Meskipun terjadi selfblocking anggaran, Taukhid memaparkan tidak sepenuhnya anggaran yang diblokir lantaran adanya penghematan. Ada beberapa pos yang dinilai masih belum memadai secara administratif sehingga terjadi blokir anggaran. Lebih lanjut, penyerapan anggaran NTB yang berasal dari dana pemerintah pusat jika dikurangi dengan selfblocking maka nilai penyerapan anggaran provinsi NTB mencapai 94% pada 2016.
Serapan anggaran yang tergolong baik ini menurut Taukhid didukung oleh peran SKPD yang cukup aktif. Selain itu Taukhid menyatakan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan SKPD terkait agar tingkat partisipasi SKPD dalam penggunaan anggaran dapat terus meningkat.
