Kabar24.com, JAKARTA- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional akan melaksanakan survei demografi dan kependudukan atau SDKI tahun ini yang hasilnya akan menjadi rapor penyelenggaraan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
Kepala BKKBN Surya Chandra Surapati mengatakan survei ini merupakan evaluasi terhadap kinerja program kependudukan selama empat tahun terakhir. Dengan kata lain, hasil SDKI 2017 akan menjadi rapor penyelenggaraan program BKKBN di Indonesia.
“BKKBN tidak ingin mengulang kegagalan yang ditunjukkan dua SDKI terdahulu yakni pada 2007 dan 2012, di mana angka kelahiran total atau total fertility rate di Indonesia, yang tertahan pada angka 2,6 anak per wanita sejak SDKI 2002-2003,” ujarnya, Minggu (22/1/2017).
Dia mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan beberapa sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.
Sasaran-sasaran tersebut di antaranya menurunkan angka kelahiran total dari 2,6 menjadi 2,28 anak per wanita, kemudian meningkatkan pemakaia kontrasepsi dari 61,9% menjadi 66%, dan menurunkan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terlayani (unmet need) dari 11,4% menjadi 9,91% pada 2019.
Untuk mencapai sasaran-sasaraan itu, lanjutnya, diperlukan upaya ekstra dari BKKBN dan para pemangku kepentingan serta mitra kerja dalam pelaksanaan Program kependudukan. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan komitmen dan peran serta para mitra kerja, baik yang berasal dari pemerintah daerah.
“Selain itu, dukungan komitmen dari mitra kerja di sektor swasta, termasuk tenaga kesehatan dan pengelola atau pemilik rumah sakit dan klinik swasta, juga memegang peranan penting dalam pencapaian Program KKBPK di daerah,” paparnya.
Dalam dua puluh tahun terakhir, pola pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Tren pelayanan KB jalur swasta terus meningkat dalam dua puluh tahun terakhir.
SDKI 1994 menunjukkan bahwa proporsi peserta KB yang dilayani oleh sektor swasta sebanyak 28%. Proporsi ini meningkat menjadi 42% pada 1997, 62% (2003), 69% (2007), dan 72,7% (2012).
Proporsi peserta KB yang dilayani sektor swasta sesuai hasil SDKI 2012 tersebut bahkan lebih dari tiga kali lipat peserta KB yang dilayani oleh pemerintah yakni 23,3%.
