Kabar24.com, JAKARTA--Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian Kapolri dan jajarannya banyak melakukan konsultasi dengan para ulama agar tidak punya pandangan dan asumsi negatif terhadap mereka.
“Supaya tidak punya pandangan dan asumsi sendiri, Kapolri dan jajarannya harus konsultasi dengan para ulama karena dalam hubungannya dengn negara ulama mendapat tugas fatwa. Fatwa ulama tidak pernah dipermasalahkan sampai detik ini,” ujarnya, Selasa (17/1/2017).
Selain itu, ujarnya, Kapolri juga tidak boleh dengan mudah mengatakan bahwa fatwa MUI berpotensi menimbulkan gangguan pada stabilitas keamanan nasional. Untuk itu politisi pKs itu minta Tito berkonsultasi dengan ulama jika bicara soal fatwa MUI.
“Menuduh MUI dan para ulama tidak berbhineka sama dengan tidak paham sejarah Indonesia dan tidak paham posisi ulama dalam kemerdekaan. Tuduhan itu menunjukkan tidak mengerti bahwa kemerdekaan diraih bangsa ini dalam suasana keagamaan yang kental,” ujar Fahri.
Menurutnya, jejak peran ulama dalam kemerdekaan itu tercermin dalam pembukaan UUD 45 yaitu dalam kalimat pembukaan konstitusi tertulis
“Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa”.
Kalimat itu, ujarnya, disadari betul oleh para pendiri bangsa sehingga kalimat tersebut dicantumkan dalam pembukaan UUD 45.
"Jadi suasana tahun 1945 itu memang penuh dengan suasana keagamaan. Saya rasa tanpa kesadaran bahwa tanpa rahmat Allah, Indonesia tidak mungkin merdeka dan tanpa peran ulama suasana seperti itu tidak mungkin ada,” ujarnya.
Pada bagain lain dia mengatakan bahwa umat beragama itu komponen terbesarnya adalah umat Islam. Dengan berbagai fakta tersebut maka seharusnya kepolisian justru mesti bersikap positif kepada ulama.
Jangan justru dibalik, MUI dianggap bermasalah, sementara preman dianggap teman sehingga bisa merusak keadaan,” ujarnya.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berpendapat fatwa yang dikeluarkan MUI akhir-akhir ini berpotensi menimbulkan gangguan pada stabilitas keamanan nasional.
“Yang menarik, belakangan ini ketika fatwa memiliki implikasi luas dan berpengaruh ke sistem hukum kita,” kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam diskusi bertajuk Fatwa MUI dan Hukum Positif, di PTIK, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Tito mencontohkan dikeluarkannya fatwa larangan penggunaan atribut Natal bagi karyawan beragama Islam yang kemudian memicu berbagai aksi beberapa pihak yang melakukan sosialisasi di ruang publik hingga adanya aksi kekerasan di kafe.
Contoh lainnya, ketika ada isu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama lalu MUI menerbitkan fatwa yang menyebutkan bahwa Basuki menista Alquran dan ulama.
.jpg?w=300&h=221)
