Bisnis.com JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghapus 800 ribu situs yang bersifat fitnah dan menyebarkan berita bohong.
Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar jajarannya lebih berhati-hati dalam menyebarkan berbagai informasi dalam bentuk sms atau whatsapp yang sifatnya tidak jelas. “Ini yang harus diperhatikan. Harus bisa memilah informasi mana yang fitnah dan mana yang kritik membangun, mana yang saran, kita harus bisa memilahnya,” katanya, seperti dikutip dari laman Kemendagri, Senin (16/1/2017).
Dia juga mengingatkan negara ini adalah negara demokratis sehingga terbuka, bebas mengeluarkan pendapat serta kritik, serta saran, baik di lingkungan Kemendagri maupun daerah. Namun, lanjutnya, informasi tersebut tanpa adanya fitnah atau berita hujatan. “Jangan kita menghina, menghujat apalagi menghina lambang negara, ada aturan hukum yang bisa menjerat kita, kita harus hati-hati mencerna berbagai macam berita,” ujarnya
Menururnya, saat ini kebebasan sudah semakin bebas. Oleh karena itu, dia meminta biro umum untuk memprotes terkait informasi dugaan atau masalah mutasi jabatan. “Soal ada daerah tingkat II tingkat I yang tertangkap tangan melakukan jual beli jabatan itu tidak bisa diukur, kami protes bahwa dikatakan kemendagri baik pusat dan daerah ada indikasi pungutan mencapai 35 triliun,” ujarnya Dia meminta datanya dan bukti karena Tjahjo yakin kalau pada prinsipnya pemerintah ingin membangun birokrasi yang bersih. Tanpa ada pemerasan dalam bentuk apapun, sanksinya tegas. “ini yang kami sesalkan, yang beberapa hari ini muncul di berbagai media nasional, bahwa pemerintah pusat dan daerah terindikasikan oleh 35 triliun rupiah, ini jumlah yang besar, daerahnya mana? Sebutkan , siapa orangnya? Ini menyangkut kehormatan dan harga diri kemendagri,” katanya.
