Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Jokowi Widodo memaparkan sejumlah proses pembangunan wilayah pinggiran, terluar, dan di pedesaan yang menjadi fokus pengembangan dalam dua tahun terakhir.
Dia mencontohkan pembangunan Pos Lintas Perbatasan Negara (PLBN) di Entikong, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan di Motaain, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.
Dua tahun lalu dalam tinjauannya, Kepala Negara berujar gedung imigrasi dan bea cukai di Entikong menyerupai kandang. Di Motaain, Kepala Negara menyatakan gedung perbatasan saat itu tidak lebih baik dari kantor kelurahan.
Setelahnya, Jokowi langsung menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk merobohkan gedung tersebut dan diberi waktu dua tahun untuk membangun pos perbatasan yang mencerminkan martabat dan kebanggaan rakyat Indonesia.
"Sekarang, kalau mau membandingkan yang disana (PLBN Malaysia) saya jamin lima kali lebih baik milik kita. Untuk di NTT, sama daerah sebelah (Timor Leste) ini tiga kali lebih baik," katanya, dalam pembukaan Peringatan HUT ke-44 PDI-P, Selasa (10/1/2017).
Selain itu, Jokowi mengatakan pulau terluar Indonesia, yakni Miangas kini telah memiliki Bandara. Adapun, pemerintah juga tengah memperpanjang runway bandara di Pulau Natuna.
"Di Natuna juga dalam proses pengembangan industri perikanan sehingga pulau terdepan kita ini akan ramai dengan aktivitas ekonomi," ujarnya.
Untuk pedesaan, pemerintah pusat terus menambah anggaran dana Desa, dari Rp20,5 triliun pada 2015, Rp47 triliun pada 2016 dan Rp60 triliun pada 2017.
Saat ini, alokasi dana desa dipergunakan untuk membangun infrastruktur desa seperti irigasi dan jembatan.
"Setiap saya kedaerah saya selalu mengecek apakah dana desa itu digunakan pada sasaran yang tepat.Dan penggunaan ini sangat bagus dilapangan kami harapkan akan makin keliatan pada 2017," jelasnya.
Kepala Negara mengatakan pembangunan di wilayah pinggiran, terluar dan di pedesaan tersebut merupakan wujud dari pembangunan ekonomi pancasila yang bertujuan mengurangi ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran.
"Intinya Ekonomi yang berkeadilan dan ada pemerataannya. Percuma kalau pertumbuhan ekonomi tinggi tapi hanya segelintir orang yang menikmati," katanya.
