Kabar24.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menyatakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah menerima 10.520 laporan pengaduan pungutan liar per 22 November 2016.
Menko Polhukam Wiranto mengatakan sebanyak tujuh Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) kementerian/lembaga dan 22 UPP provinsi telah terbentuk.
Tujuh UPP kementerian/lembaga tersebut adalah UPP Kepolisian, Kemkumham, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemendagri, BIN, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Sementara itu, 22 Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) provinsi yang telah terbentuk yakni di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Timur, DIY, Kepulauan Riau, Jawa Barat.
Kemudian, UPP Provinsi Kalimantan Barat, Aceh, Gorontalo, Maluku, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Jambi, Maluku Utara, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Papua Barat, Kalimantan Tenggara, dan Bali.
“Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera,” kata Wiranto melalui keterangan tertulis, Jumat (25/11/2016).
Lebih lanjut, Menko Polhukam menjelaskan total laporan tersebut berasal dari 2.949 laporan lewat pesan SMS ke nomor 08568880881, 4.405 laporan SMS ke nomor 1193, 1.241 laporan pungli lewat surat elektronik [email protected], 743 laporan telepon ke nomor 193/082112131323.
Kemudian, sebanyak 1.123 laporan lewat aplikasi android, tujuh laporan langsung ke Sekretariat Satgas Saber Pungli serta 52 laporan lewat surat pos. Sebagian laporan tersebut telah direkomendsikan oleh Pokja Satgas Saber Pungli kepada Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian/Lembaga dan daerah, untuk ditindak lanjuti.
Saat ini Sekretariat Satgas Saber Pungli sedang mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan tugas, yakni buku panduan, rencana aksi hingga enam bulan ke depan (November 2016-Mei 2017), format laporan mingguan dan bulanan, kelengkapan administrasi untuk tenaga ahli.
Sejak dikukuhkan pada 28 Oktober 2016, posko sementara Satgas Saber Pungli sudah berjalan dan siaga selama 24 jam dengan 15 orang operator. “Kelengkapan peralatan informasi teknologi sedang dalam proses pemenuhan,” ujarnya.
