Kabar24.com, SURABAYA – Pemerintah menyatakan bakal menggenjot sistem pelayanan kepada masyarakat dengan menekankan pada penggunaan sistem teknologi informasi (TI) guna memerangi aksi pungutan liar (pungli) oleh oknum pegawai.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur mengatakan penggunaan sistem pelayanan berbasis teknologi tersebut termasuk harus dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III dalam hal melayani pengguna jasa pelabuhan, apalagi sebelumnya salah seorang pejabat Pelindo III terseret kasus pungli dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).
“Kita harus memperbaiki semua dengan IT secara transparan, jelas dan terbuka, jadi bayar langsung ke bank, jadi tidak ada lagi bayar di belakang meja. Kalau ini sudah dilakukan dan sistem sudah jalan, saya yakin dwelling time pun juga lebih cepat,” jelasnya seusai Kunjungan Kerja Pelindo III di Pelabuhan Perak Surabaya, Jumat (18/11/2016).
Berdasarkan data Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, hingga kini sudah turun menjadi di bawa 3 hari, dari sebelumnya atau pada Oktober 2016 mencapai 3,13 hari.
Dia menambahkan bila sistem pelayanan IT sudah berjalan dengan baik, dipastikan pengusaha yang menggunakan jasa layanan pelabuhan juga ikut patuh, terutama dalam hal pengurusan dokumen-dokumen ekspor impor.
“Kalau sistem kita enggak benar, bagaimana yang lain patuh, yang lain sudah jalan cepet tapi di sii lambat. Kalau sistem yang kita utamakan ini jalan maka akan jadi ciri khas sebuah negara maju,” imbuhnya.
Asman menambahkan pemerintah juga sedang mengatur sistem pelayanan pemerintah pada hari Sabtu dan Minggu sehingga kebutuhan masyarakat bisa terlayani dengan baik.
Selain itu pihaknya juga tengah memikirkan rencana mengubah sistem penggajian atau tunjangan pegawai berdasarkan produktivitas.
“Sabtu Minggu akan kami coba atur karena pelayanan itu nggak boleh berhenti, dan sekarang bank juga sudah banyak yang buka hari itu. Pegawai negeri nggak boleh berhenti khususnya yang bertugas di bidang pelayanan. Ke depan tunjangan kinerja juga diterapkan, jadi yang malas dengan yang rajin beda lah tunjangannya,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Pelindo III, Orias Petrus Moedak mengatakan terkait pungli pihaknya sudah melakukan ‘bersih-bersih’ terhadap oknum pegawai yang melakukan pungli, bahkan siap mencopot oknum tersebut bila terbukti.
“Kami sudah siapkan nomor pengaduan pelanggan yang merasa dipungut. Mereka bisa mengadu, dan pasti mereka sudah tidak ada,” katanya.
Perangi Pungli, Pemerintah Genjot Layanan Berbasis IT
Pemerintah menyatakan bakal menggenjot sistem pelayanan kepada masyarakat dengan menekankan pada penggunaan sistem teknologi informasi (TI) guna memerangi aksi pungutan liar (pungli) oleh oknum pegawai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Peni Widarti
Editor : Rustam Agus
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
37 menit yang lalu
PDIP Nilai Pemidanaan Sekjen Hasto Dipaksakan, Tak Ada Bukti Baru
46 menit yang lalu
Polemik di Balik Penetapan Sekjen PDIP Hasto sebagai Tersangka
54 menit yang lalu