Ekonomi Terganggu Kalau Kebhinekaan Tidak Dirawat

Kabar24.com, JAKARTA—Ekonomi Indonesia akan terganggu kalau kebhinekaan tidak dirawat dan penegakkan hukum tidak dilakukan secara adil dan transparan.

Demikian dikemukakan oleh tokoh Diaspora Nusa Tenggara Timur (NTT) Melchias Markus Mekeng dalam pernyataan sikapnya, Jumat (11/11/2016).

Dia menyebutkan gangguan keamanan menyusul aksi demo “Bela Islam” sebagai reaksi atas dugaan penistaan agama oleh Calon Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 4 November lalu bisa menimbulkan kerusuhan sosial jika tidak diwaspadai.

Menurutnya, gangguan ekonomi tersebut bisa berupa melemahnya nilai rupiah dan anjloknya nilai saham. Sedangkan di sisi lain kerusuhan sosial juga bisa mengakibatkan kaburnya investor asing dari Indonesia sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja dimana-mana.

“Kita harus rawat kebhinekaan tunggal ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Kita tidak ingin nilai kurs rupiah melemah, harga saham turun, investor lari dan PHK yang berujung pada kerusuhan sosial,” ujar Mekeng yang juga Ketua Komisi XI DPR tersebut.  

Pada kesempatan itu dia juga menyampaikan pernyataan sikap Diaspora NTT untuk selalu merawat kebhinekaan dan menjaga Indonesia dengan semangat “100% NTT, 100% Indonesia.

“Warga Diaspora NTT menegaskan bahwa masyarakat NTT secara turun-temurun telah diwarisi kehidupan dalam nuansa kebhinekaan yang diterima sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator lembaga swadaya masyarakat BAJA NTT, Petrus Salestinus meminta masyarakat untuk bersabar menunggu proses hukum atas Ahok yang sekarang masih pada tahap penyelidikan. Menurutnya, gelar perkara baru akan dilaksanakan minggu depan dan apa putusan yang akan dibuat belum bisa diprediksi karena proses hukumnya masih berjalan.

“Kasus Ahok bisa saja naik ke tingkat penyidikan sehingga dia jadi tersangka atau bisa saja dihentikan meski sudah masuk tingkat penuntutan,” ujar praktisi hukum tersebut. Dia mengharapkan kasus Ahok akan menjadi momentum untuk menjadikan hukum sebagai panglima di negeri ini.