Bisnis.com, JAKARTA - Aliran dana nasabah pembeli surat berharga yang diterbitkan PT Berkat Bumi Citra menjadi kabur setelah debitur mengaku tidak mempunyai keterkaitan dengan PT Bumi Citra Permai Tbk.
Dalam rapat, kuasa hukum PT Berkat Bumi Citra (BBC) Ferry Panggabean mengaku kliennya tidak memiliki hubungan secara hukum dengan emiten berkode BCIP tersebut. Namun, dia akan kembali memastikan dengan melakukan pengecekan dokumen debitur.
"Kami baru ditunjuk sebagai kuasa debitur, sementara baru ini yang bisa disampaikan kepada kreditur," kata Ferry dalam rapat, Senin (7/11/2016).
Dia berjanji akan menghadirkan komisaris dan direksi perusahaan dalam rapat kreditur selanjutnya agar kreditur bisa mendapatkan penjelasan secara lengkap. Selain itu, bagian keuangan juga akan dihadirkan untuk menjelaskan aliran dana nasabah pembeli surat utang jangka menengah (medium term note/MTN).
Pihaknya mengaku telah menyerahkan daftar utang yang terdiri dari tagihan 1.100 nasabah dengan nominal mencapai Rp1,4 triliun. Debitur diklaim sedang menyusun proposal perdamaian terbaik untuk mengakomodir kepentingan kreditur sesuai kemampuan perusahaan.
Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum pemohon restrukturisasi utang Ivan MP Tampubolon semakin geram dengan jawaban debitur tersebut.
Padahal, dalam promosinya debitur selalu mengatakan bahwa dana yang terkumpul dari produk MTN tersebut akan diinvestasikan untuk pengembangan Kawasan Milenium Industrial Estate yang dimiliki BCIP.
"Kalau tidak jelas begini termasuk tindak penipuan, kami akan menempuh ranah hukum pidana juga," ujar Ivan.
Pihaknya meminta pemilik BBC, tidak terbatas pada yang tercantum dalam anggaran dasar, bisa dihadirkan dalam rapat kreditur untuk dimintai keterangan seputar aliran dana tersebut. Menurutnya, dengan dana besar dari nasabah, pemilik bisa dengan mudah melarikan diri ke luar negeri.
Pihaknya bersama para kreditur juga meminta rincian aset BBC dalam rapat kreditur selanjutnya guna menilai kesanggupan perusahaan untuk membayar seluruh tagihan. Terlebih, sebelumnya debitur pernah mengajukan asetnya sebagai jaminan.
Ivan mengungkapkan kliennya pernah diberikan penawaran skema pembayaran selama 3 tahun oleh debitur dengan menyertakan jaminan aset tanah. Namun setelah jatuh waktu pada Oktober 2016, pembayaran cicilan tidak kunjung dilakukan sehingga menempuh jalur pengadilan niaga.
"Kami mempertanyakan apakah debitur memiliki hubungan perjanjian dengan BCIP, kalau iya keduanya harus bertanggung jawab," ujarnya.
Salah satu pengurus restrukturisasi utang BBC Daniel Alfredo meminta para kreditur mengabaikan skema pembayaran yang ditawarkan di luar pengadilan. Terlebih, debitur sudah berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara.
"Semua settlement hanya bisa melalui jalur PKPU dan sepengetahuan tim pengurus, di luar itu tidak memiliki kekuatan hukum," kata Alfredo.
Tim pengurus telah memulai pendaftaran tagihan hingga 23 November 2016. Para kreditur bisa mengklaim tagihannya langsung kepada pengurus disertai bukti dokumen pelengkap.
Pihaknya juga telah menerima daftar piutang dari debitur. Nantinya, klaim kreditur dan data debitur akan dicocokan dalam rapat verifikasi piutang pada 28 November 2016.
Dalam perkara ini, majelis hakim mengangkat Daniel Alfredo, Adhiguna A. Herwindha, Sururi El Haque, dan Donny Setiawan sebagai tim pengurus PKPU. Selain itu menunjuk John T. Hutauruk selaku hakim pengawas.
