Interpol Perkuat Kerja Sama Jawab Ancaman Keamanan Global

Bisnis.com, NUSA DUA - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan Sidang Umum Interpol ke-85 harus memperkuat kerja sama institusi kepolisian antarnegara dalam menjawab ancaman keamanan global.

"Kami akan membicarakan tujuan untuk memperkuat landasan untuk merespon ancaman global yang kini semakin meningkat dan kompleks," kata Tito dalam sambutannya pada pembukaan Sidang Umum ke-85 Interpol di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Senin (7/11/2016).

Menurut dia, ancaman global yang perlu diantisipasi di antaranya ancaman terorisme mengingat sedikitnya ada 1.000 orang di Irak dan Suriah bergabung dalam organisasi radikal ISIS.

Terkait ISIS, Kapolri menekankan bahwa perlu kerja sama internasional tidak hanya dalam penegakan hukum dan upaya paksa tetapi juga upaya pencegahan.

"Membendung paham radikal memerlukan kerja sama di regional ASEAN dan di kawasan ini (Interpol) termasuk kerja sama internasional serta upaya diplomasi," ucap mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu dalam keterangan lanjutan kepada awak media.

Selain kejahatan terorisme, ia mengharapkan agar institusi kepolisian dalam Interpol untuk fokus dalam upaya pencegahan kejahatan lintas negara di antaranya perdagangan manusia, pencucian uang, narkoba dan korupsi.

"Itu kejahatan yang sangat kritis yang memerlukan kerja sama internasional di antara pemerintah dan lembaga nonpemerintah," imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan Presiden Interpol Mireille Ballestrazzi yang menyatakan bahwa sidang umum Interpol kali ini diharapkan membangun peta jalur kepolisian global dalam menghadapi ancaman keamanan di antaranya terorisme.

"Kami memerlukan kolaborasi kolektif untuk melakukan inisiatif Interpol tahun 2020 dan juga perlu koordinasi dengan bekerja sama dibawah inisiatif Interpol 2020," katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah membuka secara resmi Sidang Umum ke-85 Interpol yang dijadwalkan berlansung hingga Kamis (10/11).

Sekitar 1.000 peserta menghadiri sidang umum tersebut dari 164 negara di dunia.