Kabar24.com, JAKARTA - Gubernur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu Ridwan Mukti menyabet penghargaan National Procurement Award 2016 untuk Kategori Komitmen Penerepan Standar LPSE 2014, karena dedikasi yang tinggi serta komitmen menjalankan e-procurement di lingkungan Pemprov.
Penghargaan itu diberikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) saat rakernas penguatan peran serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam pembangunan yang berkualitas di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Gubernur Ridwan menyampaikan terimakasih atas penghargaan ini. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa secara elektronik memang mempercepat proses lelang dan meningkatkan transparansi pengadaan barang dan proyek.
"Lewat sistem yang cepat ini, penyerapan anggaran daerah juga lebih tinggi. Pemprov, dalam hal ini eksekutif dipermudah dengan sistem ini. Jauh lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Gubernur usai menerima award di Balai Kartini, Jakarta (3/11/2016).
Tentunya yang paling penting, lanjut Ridwan, reward tersebut akan jadi pemicu. "Ini jadi motivasi kami. Supaya predikat terbaik nasional ini dapat jadi trigger kami untuk perbaikan ke depan," ujarnya.
Ridwan yakin, transformasi birokrasi berbasis IT yang sedang berjalan di lingkungan Pemrov Bengkulu akan semakin sempurna. Pihaknya juga optimistis mampu menguasainya, baik teknologi maupun sumber daya manusianya.
Selain itu, dengan penghargaan ini, berarti juga tengaj menepis keragu-raguan sejumlah pihak yang menyatakan Bengkulu tidak mungkin bisa mengejar teknologi dan SDM-nya lemah tidak dapat ikut perkembangan. "Kemarin saya kunjungan langsung ke markas LPSE di Bengkulu, anak muda semua dan sarjana IT. Ini SDM yang baik," sebut dia.
Selain itu, hal ini juga menepis isu miring bahwa Bengkulu daerah yang terkenal korupsinya. Dengan sistem dan birokrasi yang semakin baik dan transparan, apalagi digawangi oleh anak-anak muda yang kreatif dan energik, dia yakin akan menular kepada birokrasi di seluruh tingkatan pemerintahan di Bengkulu. Untuk menyemangati, dia akan memberi reward kepada birokrat yang kinerjanya bagus. Seperti intensif, beasiswa dan promosi.
Terkait, E-Goverment Pemprov sudah memulainya. Ditandai dengan pakta integritas saat awal pelantikan. Selanjutnya, pihaknya bekerjasama dengan KPK dan BPPT untuk teknologi serta BPKP untuk pendampingan prosedur keuangan. "Sekarang sudah training. KPK sudah melakukannya di Pemprov Bengkulu," sebutnya.
Selain itu, dalam APBD perubahan, Pemprov juga mengusulkan pengadaan hardwareyang dibutuhkan untuk E-Goverment. Seperti server dan perangkat yang diperlukan lainnya. Sedangkan software sudah didapat dari sistem yang dijalankan dari Walikota Surabaya.
"Kita sudah mulai, aplikasi prakteknya kita betul-betul lakukan pada awal 2017. SDM pelan-pelan kita bangun. Kemarin data di Badan Kepagaiwaian, ada puluhan orang yang berbasis IT. Kita akan manfaatkan mereka. Kita bimbingan teknis dan pelatihan saya kira tak akan sulit," pungkasnya.
Sedangkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo menyatakan, sistem pengadaan elektronik baik lelang maupun non-lelang saat ini memiliki enam inovasi.
Pertama, sistem pengadaan secara elektronik ke depan, penyedia dari luar negeri dapat ikut lelang di Indonesia. Yang kedua, sistem informasi rencana umum pengadaan. Sistem ini terintegrasi dengan rencana kerja kementerian dan lembaga.
Yang ketiga, aplikasi kompetitif katalog. Aplikasi ini untuk melelang cepat pekerjaan kontruksi sederhana. Masing-masing penyedia masukan data, semua komponen biaya kontruksi masukan saja. Nanti yang muncul adalah kebutuhan. Otomatis satu jam langsung tertunjuk kontraktor mana dan harganya.
Yang keempat, aplikasi e-katalog lokal atau E-katalog nasional yang di-lokalkan. Sudah dicoba di lima daerah, meski baru Jakarta yang jalan. Gorontalo, Semarang, Jogja, dan Kabupaten Badung menyusul. "Yang penting kepala daerahnya solid dan mengawasi intens. Dan sumber daya manusianya berkualitas. Saya ingin mengimbau, kepala daerah mempersiapkan diri," sebutnya.
Yang kelima, ada lelang elektronik baru, lelang yang penawarannya berulang-ulang dengan sistem murah-murahan lelang. Makin rendah harganya, dialah yang pemenangnya. "Ini memang agak brutal. Kami coba saja. Telkom, Pertamina sudah nyoba. Dasar hukumnya belum ada, kita coba dulu. Ini kan inovasi. Yang daerahnya siap jadi percobaan silakan daftar ke LPSE," sebutnya. Terakhir, keenam, LKPP memiliki portal pengadaan nasional yang sengat lengkap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
