Kabar24.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai tidak akan ada rencana unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) jika tak ada keistimewaan hukum yang diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta nonakitf Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Kalau polisi tepat dari awal tindakannya, tidak akan ada demo. Masyarakat mengembangkan seolah-olah ada keistimewaan ke Ahok terlalu banyak,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/10/2016).
Dia menyampaikan dari apa yang dia dengar unjuk rasa akan berlangsung damai. Namun, tidak menutup kemungkinan ada kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan situasi. Oleh sebab itu, dia mengimbau aparat penegak hukum dan pemerintah dapat mengantisipasi hal tersebut.
Organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzam akhir pekan kemarin. Mereka mengajak keduanya berpartisipasi dalam unjuk rasa di Istana Negara yang rencananya akan dihadiri oleh ribuan masyarakat dari berbagai daerah.
Keduanya menerima ajakan untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut. Fahri menerima ajakan tersebut karena merupakan undangan dari aspirasi masyarakat. “Diundang rakyat ya hadir. Biasa itu. DPR adalah wakil rakyat, akan bersama rakyat menyampaikan apa yang dirasakan rakyat,” ujarnya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Agus Rianto membantah tuduhan pihak-pihak yang menyatakan ada ketidaksamaan perlakuan di mata hukum terhadap Ahok.
Saat ini pelaporan dugaan penistaan agama masih diproses oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Dia meminta masyarakat bersabar dan mengikuti perkembangannya tanpa tindakan-tindakan anarkis.
Adapun mengenai rencana unjuk rasa 4 November, Agus berharap tidak ada pihak tidak bertanggung jawab yang memprovokasi bentrokan. Kepolisian dalam hal ini siap mengawal aksi unjuk rasa tersebut.
