Bisnis.com, TANGERANG—Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Banten menjamin stok pangan aman dan tidak terjadi kerawanan, meski sejumlah harga bahan pangan dilaporkan cukup tinggi akibat musim hujan berkepanjangan.
“Suplai sejumlah komoditas bahan pangan, terutama produk holtikultura memang dilaporkan sedikit berkurang sehingga tak mampu menopang permintaan akibat anomali cuaca. Tetapi, sekarang suplai dan harga sudah mulai stabil. Untuk beras, juga stok masih cukup,” kata Kepala Bidang Produksi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Banten Budiyana kepada Bisnis, Selasa (25/10).
Dirinya menjelaskan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan daerah masih aman hingga periode 6-10 bulan. Cadangan daerah tersedia mencapai 84 ton beras.
“Untuk CBP, rata-rata masih belum diserap karena memang tidak ada laporan rawan pangan di kabupaten/kota di Banten,” tambahnya.
BKPP Banten pada 2015 mencatat jumlah produksi padi di Banten juga mencapai 2,19 juta ton gabah kering giling (GKG), atau naik 0,14 juta ton GKG dibandingkan 2014.
Dalam dua tahun terakhir, produksi padi di Banten tercatat meningkat hingga 9 juta ton. Kontribusi produksi padi terbesar memang masih terkonsentrasi di Kabupaten Lebak, dan Pandeglang.
Jika dirinci, sepertiga lahan pertanian di Provinsi Banten ada di Kabupaten Pandeglang. Luas keseluruhan lahan di Provinsi Banten mencapai 99.170.000 km2.
“Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya untuk menggenjot produksi padi di Banten, karena wilayah ini merupakan salah satu sentra produksi padi di Pulau Jawa. Salah satunya, dengan mengerem alih fungsi lahan untuk kepentingan industrialisasi,” kata Gubernur Banten Rano Karno.
Rano menyatakan pemerintah provinsi sudah memiliki regulasi yang menyangkut pemetaan lahan pertanian. Sejauh ini, ada dua wilayah yang menjadi fokus utama pemprov dalam menjaga keberlangsungan lahan pertanian yakni Pandeglang dan Lebak.
“Kami khususnya sangat ketat dalam perizinan untuk investasi industri di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Lahan sawah dipastikan tidak boleh dialihfungsikan menjadi pabrik-pabrik. Tapi aturan ini dikecualikan untuk persawahan yang tidak lagi produktif,” tegasnya.
Guna mencegah hal yang sama terjadi lebih meluas, pemprov mengklaim pihaknya kini lebih ketat dalam mempromosikan peluang investasi kepada para pemilik modal. Pemprov Banten bakal langsung memetakan wilayah hijau atau yang terbuka bagi investasi, dan juga wilayah yang terlarang bagi kawasan industri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
