Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pencemaran Nama Baik Kerajaan: Penguasa Thailand Diminta Cabut Gugatan

Penguasa Thailand dituduh sedang menakut-nakuti para aktivis dan pegiat HAM. Hal itu terkait gugatan yang dilancarkan penguasa kepada Sirikan Charoensiri, pengacara HAM dengan tuduhan mencemarkan nama baik dan melanggar aturan pada Sabtu.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 24 Oktober 2016  |  17:28 WIB
Ilustrasi: Tentara Thailand - Reuters
Ilustrasi: Tentara Thailand - Reuters

Kabar24.com, BANGKOK - Penguasa Thailand dituduh sedang menakut-nakuti para aktivis dan pegiat HAM. Hal itu terkait gugatan yang dilancarkan penguasa kepada  Sirikan Charoensiri, pengacara HAM dengan tuduhan mencemarkan nama baik dan melanggar aturan pada Sabtu.

Pegiat hak asasi manusia, Senin (24/10/2016), mendesak pemerintah Thailand mencabut gugatan tersebut.

Perkara yang melibatkan kejaksaan itu dianggap baru pertama kali terjadi sejak militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2014.

Sirikan Charoensiri dituduh mencemarkan nama baik dan melanggar aturan pada Sabtu.

Sebelumnya, ia menolak menyerahkan telepon genggam kliennya, pegiat pelajar berusia 14 tahun, yang ditahan karena menentang penguasa pada tahun lalu.

Sejak berkuasa, tentara membungkam oposisi, hingga dikritik terutama Barat, karena berupaya mengadili warga dalam persidangan militer. Pemerintah dianggap menangkap dan menahan penentangnya, termasuk pegiat politik, wartawan dan pelajar dalam penjara militer selama beberapa hari.

Sirikan adalah pengacara pertama yang digugat oleh penguasa atas perkara pencemaran nama baik, kata iLaw, lembaga pengawas hukum Bangkok.

Penguasa kerap memanfaatkan aturan hukum untuk menyasar pengunjuk rasa pendukung demokrasi, katanya.

Komisi Internasional Pengadil (ICJ), lembaga swadaya masyarakat di Jenewa beranggotakan hakim seluruh dunia, mendesak gugatan terhadap Sirikan segera dicabut.

"Ia menjadi target karena membela kliennya," kata Sam Zarifi, direktur ICJ wilayah Bangkok, "Penguasa menggunakan perkara itu sebagai contoh untuk menakut-nakuti pengacara dan pegiat."

Perwakilan pemerintah belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan karena Senin adalah hari libur nasional.

Sirikan mengatakan, polisi harus memiliki surat perintah sebelum meminta telepon genggam kliennya. Masalahnya, hal tersebut tak mereka lakukan, kata organisasi yang menaungi Sirikan, Pengacara Thailand untuk HAM.

Ia diancam vonis tujuh tahun penjara jika terbukti bersalah.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

thailand

Sumber : Antara/Reuters

Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top