Kabar24.com, PONTIANAK - Pemerintah mengingatkan agar pelintas batas dilayani dengan baik dan bukan dijadikan obyek pemorotan pungutan liar atau pungli.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan agar jangan ada pungutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk di areal Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kalbar.
"Pelayanan kepada masyarakat harus cepat dan jangan dipersulit serta hindari pungutan-pungutan yang bisa menghambat pelayanan kepada masyarakat," kata Tjahjo Kumolo saat meninjau PLBN Entikong, Minggu (16/10/2016).
Menurut dia, pembangunan PLBN Entikong sudah mencapai 82%, sehingga Januari mendatang sudah bisa maksimal difungsikan untuk memberikan pelayan kepada masyarakat di perbatasan.
Ia melanjutkan, di Kalbar ada tiga perbatasan yang dibangun antara lain, Entikong, Badau dan Aruk.
Sementara ini, pembangunan difokuskan untuk PLBN Entikong yang pengerjaan sedang berjalan. Di dalam pembangunan PLBN Entikong, ada beberapa lahan warga yang terkena dampak pembangunan.
"Karena itu saya sampaikan dilakukan pembebasan lahan dengan ganti untung bukan ganti rugi," katanya.
Disampaikan Tjahjo Kumolo, ketika melihat langsung kondisi PLBN dan pelayanan yang dilakukan instansi terkait antara lain Imigrasi, Karantina serta Bea dan Cukai dia mengatakan, masih banyak kekurangan personel yang harus dilengkapi supaya pelayanan bisa maksimal.
Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan pemerintah pusat serius membangun perbatasan di Kalbar, salah satunya PLBN yang cukup megah di Entikong.
Dengan dibangunnya PLBN beserta pendukung lainnya sudah tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan Kalbar khususnya.
"Januari mendatang kata Mendagri PLBN Entikong sudah rampung pembangunannya dan sudah bisa berfungsi maksimal, begitu juga pembangunan kargo untuk melancarkan perdagangan di perbatasan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
