Kabar24.com, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan melantik pelaksana tugas jabatan (Plt) gubernur untuk tujuh provinsi pada akhir 26 Oktober 2016.
Ketujuh provinsi tersebut merupakan daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak 2017.
Pelantikan pelaksana tugas itu akan dihadiri oleh seluruh gubernur petahana yang mengikuti pilkada di daerah masing-masing.
Sebelum melantik pelaksana tugas jabatan gubernur, Kemendagri telah mengirim surat pernyataan ke kepala daerah tujuh provinsi. Surat itu berisi permintaan usul dari gubernur petahana terkait nama pelaksana tugas di daerahnya.
"Kemendagri sudah kirim radiogram ke daerah untuk gubernur segera kirimkan usulan pelaksana tugas kepala daerah petahananya agar kami segera proses paling lambat 14 Oktober," katanya dikutip dari laman Kemendagri, Senin (10/10/2016).
Setelah usul dari gubernur tujuh daerah diterima, Kemendagri akan menentukan pelaksana tugas di wilayah tersebut.
Tjahjo menyatakan pelaksana tugas gubernur akan berasal dari pejabat eselon satu yang bertugas di Kemendagri.
Pelaksana tugas gubernur disiapkan untuk DKI Jakarta, Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Aceh. Sementara pejabat gubernur disiapkan untuk Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Barat.
Pejabat gubernur ditunjuk untuk kedua provinsi itu karena masa tugas kepala daerah di sana akan berakhir sebelum pilkada terselenggara.
Kewenangan pelaksana tugas diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pengaturan Tugas Pelaksana Tugas.
Tjahjo menyatakan dalam melaksanakan tugas, pelaksana tugas harus selalu berkonsultasi dan mendapatkan persetujuannya.
