Kabar24.com, TANGSEL- Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengoreksi alokasi pendapatan dan belanja dengan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD-Perubahan tahun ini.
Koreksi tersebut merupakan langkah penyesuaian terhadap adanya penurunan target pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) akibat penghentian penyaluran dana tunjangan profesi guru dan tambahan dalam APBN-P 2016.
Adapun, target pendapatan tercatat turun 0,16% menjadi Rp2,57 triliun dari sebelumnya Rp2,58 triliun. Sebaliknya, target belanja justru meningkat 0,22% menjadi Rp3,31 triliun.
"Koreksi ini adalah untuk menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Untuk mencapai kenaikan pendapatan kali ini, kami sudah menginplementasikan sejumlah kemudahan adminstrasi perpajakan daerah bagi masyarakat," kata Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany di BSD City, Rabu (14/9/2016).
Adapun, kemudahan yang sudah diimplementasikan oleh pemkot antara lain sistem pelayanan online melalui sistem easy to access (ETA) untuk informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sensus PBB dan pertanahan yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional RI, sistem perizinan online dalam penerbitan TDP dan pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan di kantor kecamatan.
Terkait target pendapatan DAK Tangsel, pemkot memproyeksikan penurunan sebesar 34,46% dari alokasi awal Rp226,29 miliar menjadi Rp148,53 miliar.
Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengemukakan pihaknya terus mengupayakan untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran belanja. "Jika dilihat dari trennya, kebanyakan kontrak-kontrak proyek itu menumpuk di kuartal III/2016. Ini akan kami usahakan untuk dirubah," tambahnya.
Khusus untuk alokasi belanja, dirinya mengungkapkan peningkatan belanja daerah itu juga dibarengi dengan kenaikan anggaran belanja langsung menjadi Rp2,51 triliun dan jumlah kegiatan menjadi 1.067 buah dari sebelumnya 1.055 kegiatan.
Tak hanya itu, dirinya juga menargetkan sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA) tahun ini tidak akan menembus di angka 6% karena adanya percepatan realisasi belanja pemerintah.
