Beijing Ajak Asan Enyahkan Intervensi Asing di Laut China Selatan

Bisnis.com, BEIJING -  Beijing ingin bekerja sama dengan Perhimpunan Negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk "mengenyahkan intervensi" asing dalam sengketa Laut China Selatan, kata Perdana Menteri Li Keqiang pada pertemuan puncak regional di ibu kota Laos, Vientiane.

Sejumlah pejabat mengatakan bahwa pernudingan antara pemimpin negara-negara anggota ASEAN dengan Li berjalan dengan lancar. Tidak ada pihak yang menyuarakan keputusan pengadilan internasional di Den Haag yang menyatakan bahwa klaim kepemilikan China di Laut China Selatan tidak berdasar.

Beijing saat ini mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan, sebuah jalur perdagangan dunia yang penting dengan nilai lebih dari lima trilyun dolar setiap tahunnya. Negara tersebut bersengketa dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

Dalam pernyataan tertulis pada Rabu oleh Kementerian Luar Negeri China, Li menyatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN "mengenyahkan intervensi dan menangani persoalan Laut China Selatan dengan benar." Li tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dia maksud sebagai "intervensi" itu. Namun kata-kata tersebut umumnya digunakan oleh para pemimpin China untuk merujuk pada negara-negara di luar kawasan yang tidak punya keterlibatan langsung dengan sengketa, seperti Amerika Serikat.

Dengan upaya bersama antara China dengan ASEAN, situasi di Laut China Selatan kini mulai menunjukkan arah yang positif, kata Li.

Perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan berhubungan langsung dengan pembangunan dan kekayaan negara-negara di kawasan, kata dia.

"Negara-negara di kawasan ini adalah penerima keuntungan terbesar dari perdamaian di Laut China Selatan. Sejarah dan fakta telah berulangkali menunjukkan bahwa Laut China Selatan hanya bisa damai dan stabil jika negara-negara di kawasan itu terlibat dalam penyelesaian masalah," kata Li.

Namun dis sisi lain, tindakan China yang semakin agresif di Laut China Selatan menimbulkan resiko destabilisasi di kawasan, kata sejumlah peneliti hukum laut internasional.

Beberapa jam sebelum pertemuan antara Li dengan pemimpin ASEAN, kementerian pertahanan Filipina merilis sejumlah foto dan peta yang menunjukkan peningkatan jumlah kapal China di dekat laut dangkal Scarborough.

Li tidak menyebut sama sekali persoalan Scarborough tersebut dalam pertemuan dengan ASEAN.