Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

POLEMIK PP REMISI: Kejagung Sarankan Rangkul Semua Stakeholders

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tak terlalu mempermasalahkan soal rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pemberian remisi. Hanya saja, mereka menyarankan sebaiknya rencana revisi tersebut dilakukan dengan melibatkan stakeholders terkait.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 02 September 2016  |  10:09 WIB
Ilustrasi. - Bisnis
Ilustrasi. - Bisnis

Kabar24.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tak terlalu mempermasalahkan soal rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pemberian remisi. Hanya saja, mereka menyarankan sebaiknya rencana revisi tersebut dilakukan dengan melibatkan stakeholders terkait.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Muhammad Rum mengatakan, pelibatan stakeholders itu penting supaya tidak menimbulkan polemik ketika peraturan itu direvisi. 

"Silakan direvisi, jika semua setuju ya silakan. Tetapi alangkah baiknya jika itu melibatkan semua stakeholders terkait," kata M. Rum seperti yang dikutip Bisnis, Jumat (2/9/2016).

Dia menjelaskan, pada dasarnya pemberian remisi dan justice collaborator sangat berbeda. Pemberian remisi sangat bergantung kepada pihak Dirjen Pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan Ham.

Dalam kapasitas itu, Kemenkumham yang bakal menilai seseorang narapidana diberikan remisi atau tidak. 

Sedangkan justice collaborator meski jaksa mengajukan, yang memiliki wewenang untuk menerima atau tidak adalah hakim. "Jadi sangat berbeda konteksnya," katanya. 

Rencana revisi PP No 99 Tahun 2012 sendiri sempat menimbulkan kegaduhan. Poin soal syarat remisi yang mengharuskan seorang tersangka atau terdakwa sebagai justice collaborator bakal dihilangkan oleh pemerintah. 

Penghilangan poin tersebut, menurut sejumlah pegiat antikorupsi bakal menguntungkan sejumlah terpidana, khususnya terpidana korupsi.

Dengan kata lain, tanpa memiliki andil mengungkap jaringan korupsi, seorang koruptor bisa mendapatkan mendapatkan remisi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kejagung remisi
Editor : Martin Sihombing

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top