Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PEMILU 2019, Pengamat: Revisi UU Pemilu Perlu Dilakukan

Pemerintah mengusulkan untuk melakukan perubahan undang- undang pemilu demi perbaikan demokrasi di Indonesia.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 31 Agustus 2016  |  10:18 WIB
PEMILU 2019, Pengamat: Revisi UU Pemilu Perlu Dilakukan
Ilustrasi: Pemungutan Suara
Bagikan

Kabar24.com, PADANG - Revisi UU Pemilu dipandang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Pengamat Politik dari Universitas Andalas Padang, Sumatra Barat, Asrinaldi mengatakan pemerintah mengusulkan untuk melakukan perubahan undang- undang pemilu demi perbaikan demokrasi di Indonesia.

"Saya setuju dengan usulan tersebut, seperti adanya regulasi bagi para calon anggota legislatif harus aktif di dalam kepenguruan partai minimal satu tahun sebelum pemilu," tambah dia di Padang, Rabu (31/8/2016).

Menurut Asrinaldi, usulan tersebut mengindikasikan adanya keinginan pemerintah untuk menciptakan wakil rakyat yang memiliki kualitas dan kompetensi hasil dari kaderisasi partai.

Sehingga, menurutnya para wakil rakyat dalam menjalankan fungsinya bisa profesional dan memiliki kompetensi. Karena selama ini program kaderisasi partai tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.

"Syarat satu tahun itu sebenarnya masih kurang karena baru bersifat pengenalan terhadap partai saja," terang dia.

Ia malah mengusulkan waktu yang tepat seseorang calon anggota dewan untuk aktif di dalam partai minimal lima tahun. Sehingga calon tersebut benar-benar memahami visi misi partai dan fungsi sebagai anggota dewan.

Sementara, pengamat politik Edi Indrizal menyebutkan saat ini undang-undang pemilu masih belum sempurna dan harus dilakukan revisi jika ingin menciptakan demokrasi yang lebih berkualitas.

"Usulan tersebut memang ada baiknya untuk menjamin bahwa caleg yang akan mengikuti pemilu adalah benar-benar kader partai," kata dia.

Menurut dia yang harus diakomodasi terlebih dahulu adalah pengaturan terhadap standarisasi partai politik yang kurang diurus oleh mereka sendiri. Karena jika hal ini diabaikan maka tetap tidak akan ada jaminan menghasilkan legislator yang berkapasitas dan berintegritas.

Menurut Edi, parpol hendaknya memastikan jalannya tanggungjawab tersebut untuk melakukan kaderisasi dengan baik.

Selama ini, kaderisasi tidak berjalan sehingga partai lebih memilih orang-orang populer dan bermodal untuk mendulang suara, ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemilu Pemilu 2019

Sumber : Antara

Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top