Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PIDATO KENEGARAAN: Sinerji Swasta Nasional dan BUMN Bak Didorong

Pemerintah mendorong lebih banyak lagi sinergi kerja sama antara dunia usaha nasional dengan badan usaha milik negara (BUMN) dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian di berbagai daerah, kata Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo/Reuters-Yuri Gripas
Presiden Joko Widodo/Reuters-Yuri Gripas

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong lebih banyak lagi sinergi kerja sama antara dunia usaha nasional dengan badan usaha milik negara (BUMN) dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian di berbagai daerah, kata Presiden Joko Widodo.

"Pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerja sama dunia usaha dengan BUMN," kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di depan Sidang Bersama DPR/DPD Tahun 2016 di Jakarta, Selasa.

Pada tahun 2016 ini, investasi BUMN ditargetkan sebesar Rp410,2 triliun yang didalamnya terdapat 62 proyek strategis dengan nilai proyek sebesar Rp347 triliun.

Nilai investasi BUMN, lanjutnya, akan terus diperbesar sehingga pada 2019 dapat mencapai hingga Rp764 triliun.

Sebelumnya, Kementerian BUMN mengusulkan pembentukan enam holding BUMN yang ditujukan memberi dampak signifikan kepada perekonomian seperti mendorong pembangunan infrastruktur.

"Sekarang yang kami usulkan ada enam Holding BUMN," kata Menteri BUMN Rini Soemarno dalam konferensi pers bersama Seskab Pramono Anung usai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (12/8).

Rini menyebutkan enam holding BUMN itu adalah pertama, Holding BUMN Pertambangan dengan induk perusahaan PT Inalum. Kedua, Holding BUMN Energi dengan induk perusahaan PT Pertamina. Ketiga, Holding BUMN Perumahan dengan induk perusahaan Perumnas dengan anak perusahaan antara lain PT Pembangunan Perumahan dan PT Adhi Karya.

Keempat, Holding BUMN infrastruktur, terutama jalan tol dengan holdingnya adalah PT Hutama Karya.

"Syarat perusahaan holding adalah yang 100 persen milik negara," katanya.

Selain itu, pemilikan saham pada anak perusahaan oleh pemerintah tidak boleh kurang dari 51 persen dan ada saham seri A sehingga negara tetap mimiliki kontrol atas perusahaan itu.

Kelima, Holding BUMN jasa keuangan dengan induk perusahaan PT Danareksa.

"Nantinya direksi akan berubah karena harus mampu mengelola perusahaan sektor jasa keuangan," katanya.

Keenam, Holding BUMN pangan dengan induk perusahaan Perum Bulog, dan anak perusahaan PT Sang Hyang Sri, Pertani dan lainnya.

Rini mengatakan dengan pembentukan holding maka diharapkan BUMN dapat melakukan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air tanpa mengganggu APBN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Martin Sihombing
Sumber : ANTARA
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper