Kabar24.com, MANILA - Puluhan pejabat pemerintahan dan kepolisisan di Filipina menyerahkan diri pada Senin (8/8/2016), sehari setelah Presiden Rodrigo Duterte mencium keterlibatan mereka dalam perdagangan obat terlarang.
Pejabat setempat mengungkapkan, lebih dari 400 tersangka pedagang obat terlarang telah tewas di tangan Kepolisian Filipina sejak Duterte menjabat sebagai Presiden. Sementara itu, lembaga penyiaran ABS-CNN menyebut sekitar 800 orang tewas dalam aksi penumpasan perdagangan obat terlarang, termasuk mereka yang tewas di tangan penduduk anonim.
Pada Senin, 27 wali kota dan 31 petugas kepolisian serta seorang kolonel mendatangi kantor kepolisian nasional di Manila untuk membersihkan nama, karena ada ketakutan bahwa presiden akan memerintahakan memburu mereka jika tidak menyerahkan diri dalam 24 jam.
Beberapa pejabat lokal melapor ke kantor kepolisian regional untuk memenuhi tenggat waktu yang diberikan oleh Duterte, yang memenangkan pemilihan pada Mei lalu, dengan satu tujuan yakni memerangi tindakan kriminal dan obat-obatan
Pada Minggu (7/8/2016), dia mengidentifikasi 160 pejabat dalam kampanye name and shame, yakni tindakan mengumumkan kepada publik bahwa seseorang atau sebuah kelompok telah melakukan kesalahan.
“Saya ingin berubah,” ujar seorang pebisnis asal Cebu yang dilabeli sebagai pedagang obat terlarang tingkat atas seperti dikutip dari Reuters, Senin (8/8/2016).
Duterte diberi gelar ‘the punisher’ dan ‘Duterte Harry’ karena aksi brutalnya melawan tindakan kriminal.
Ronald dela Rosa, Kepala Kepolisian Filipina memberi peringatan kepada pejabat polisi yang ada dalam daftar Duterte, bahwa mereka akan dibunuh jika masih terus melindungi pedagang obat-obatan dan menjual kembali obat-obatan yang disita.
“Saya marah dengan hal ini. Saya malu, kitalah yang seharusnya menahan orang-orang ini tetapi kita malah melindungi mereka. Saya akan membunuh Anda, jika tidak berubah,” katanya.
Semua anggota kepolisian yang terlibat dalam perdangangan obat dilucuti senjatanya, diinvestigasi dan berpotensi menghadapi pidanan dan tindakan administratif jika ditemukan bukti kuat atas keterlibatan mereka.
