Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Mendikbud Muhajir akan Fokus pada Pemerataan Pendidikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy akan fokus untuk pemerataan pendidikan. Adapun, kesenjangan pendidikan dan ketenagakerjaan merupakan dua pekerjaan rumah utama pasca masuk Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo.
Febriany Dian Aritya Putri
Febriany Dian Aritya Putri - Bisnis.com 04 Agustus 2016  |  00:16 WIB
Mendikbud Muhajir akan Fokus pada Pemerataan Pendidikan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7). - Antara/Widodo S. Jusuf
Bagikan

Kabar24.com, MEDAN - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy akan fokus untuk pemerataan pendidikan. Adapun, kesenjangan pendidikan dan ketenagakerjaan merupakan dua pekerjaan rumah utama pasca masuk Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut dia sampaikan di sela-sela makan malam peserta Rakernas Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (ALPK-PTM) bersama Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi, pada Selasa (2/8/2016) malam.

"Dari dua PR tersebut, kami akan mengatasi masalah pemerataan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar. Sementara itu, isu ketenagakerjaan akan melalui pendidikan vokasional. Memang saat ini kartu masih banyak yang bermasalah sehingga program belum sesuai harapan. Tapi kami targetkan dalam 1 bulan akan clear. Presiden sudah sampaikan gagasan bagus," paparnya.

Lebih lanjut, jelasnya, untuk sekolah vokasi, presiden menginginkan pendidikan melekat dengan bidang dan lapangan kerja.

"Oleh karena itu, saya tidak akan mengejar jumlah SMK. Tidak usah khawatir. Jangan ada yang dipaksakan. Apa artinya bangun banyak SMK kalau tenaga pengajarnya tidak mencukupi," tambahnya.

Adapun, Muhajir berjanji akan meninjau ulang payung hukum kebijakan rasio SMK tersebut. Ada kemungkinan pemerintah menambah SMK inpres, tapi sesuai ketentuan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pendidikan
Editor : Yusuf Waluyo Jati
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top