Bisnis.com, JAKARTA– Presiden Joko Widodo menginstruksikan pemerintah daerah mulai mengalokasikan dana pengendalian harga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kaitannya menjaga tingkat inflasi.
Hal tersebut Kepala Negara utarakan dalam peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di Jakarta, Rabu (4/8/2016).
Jokowi mencontohkan pengendalian harga telah dilakukan oleh sejumlah pemda, seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur yang melakukan intervensi saat terjadi gejolak harga.
"Ada inovasi yang baik, Jawa Timur intervensi di transportasi. Di Jakarta intervensi harga, contohnya daging kalau di luar dijual Rp 11.000-Rp 120.000/kg, dijual oleh Gubernur DKI Jakarta Rp 39.000/kg. Ini intervensi, ada subsidi di situ. Saya kira kota lain seharusnya bisa melakukan itu," katanya.
Dia mengatakan bahwa memang banyak daerah kini menyelenggarakan pasar murah, namun dia berharap pemerintah daerah menyasar hal yang lebih detil seperti yang dilakukan Jatim dan DKI Jakarta.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta pemerintah daerah yang belum memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk segera membentuk tim itu, sehingga harga-harga terus bisa stabil dan terkendali.
"Ada beberapa kabupaten/kota yang belum memiliki, ini segera dibentuk. Penting sekali. Di situ ada kepolisian, Kejaksaan, dan Bank Indonesia," ujarnya.
Jokowi juga menginstruksikan kepada Polres, Kejaksaan, Pemda dan BI untuk selalu mengecek gudang penyimpanan bahan-bahan pokok secara berkala, sehingga bentuk intervensi dapat tepat sasaran.
“Dicek seminggu, dua minggu, satu bulan. Apakah menumpuk terlalu banyak? berarti mau main-main harga apakah mereka sudah tidak punya stok? Itu kita hrs tahu,” ujarnya.
Berkaitan dengan distribusi pasokan, Jokowi menginginkan pemerintah daerah untuk terus mengkaji penyimpanan barang selain juga memikirkan biaya transportasi untuk distribusi barang-barang. Contohnya, harga bawang merah di tingkat petani hanya Rp12.000-14.0000, namun melonjak menjadi Rp40.000 saat sudah masuk pasar.
“Loading dan unloading. Bimbing petani, bimbing mereka agar, ini hrs diintervensi di daerah. Semua menteri juga harus detil, kalau tidak akan monoton gak akan dapat hasil kita. Harus dilihat detil dan rinci,” ujarnya.
Kepala Negara mengatakan di tengah melambatnya perekonomian global, Indonesia harus terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi. Dalam menjaga inflasi, bentuk rill yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah ikut serta mengendalikan harga bahan pokok.
"Jadi kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi inflasi lebih tinggi tidak ada artinya, karena berarti ada tekor disitu. Inflasi juga harus dikendalikan," ujarnya.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
