Bisnis.com, DAMASKUS - Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Kamis (21/7) mengatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memanfaatkan upaya kudeta gagal di Turki untuk melaksanakan "agenda radikal".
Dalam satu wawancara dengan kantor berita Kuba, Bashar mengatakan agenda yang diterapkan Erdogan ialah agenda Ikhwanul Muslimin. Ia menambahkan agenda semacam itu berbahaya buat Turki dan negara tetangganya.
Presiden Suriah tersebut merujuk kepada penangkapan massal di Turki dan retorika yang meningkat dari Erdogan setelah upaya kudeta gagal pekan lalu.
"Bagaimana mereka mengambil keputusan semacam itu?" demikian Bashar mempertanyakan mengenai aksi penangkapan massal di Turki, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat siang. "Apa hubungan antara universitas dan masyaraka sipil dengan kudeta?" Pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan di Turki telah tampil sebagai salah satu penentang paling keras terhadap Pemerintah Presiden Bashar al-Assad sepanjang konflik lima tahun di Suriah.
Pemerintah Suriah mengeluarkan pernyataan tanpa henti, dan menuduh Pemerintah Turki mendukung kelompok pelaku teror di Suriah.
Turki, di bawah Erdogan, diberitakan telah mengizinkan petempur asing menyeberangi wilayahnya untuk sampai ke Suriah; senjata dan amunisi diselundupkan melalui perbatasan Turki ke dalam wilayah Suriah.
Sementara itu, Pemerintah Marokko pada Kamis menyampaikan "keprihatinan yang mendalam" sehubungan dengan rangkaian tindakan yang dilancarkan setelah upaya kudeta gagal terhadap pemerintah di Turki, demikian antara lain isi satu pernyataan resmi.
Di dalam satu pernyataan setelah pertemuan kabinet, Pemerintah Marokko mengatakan meskipun kerajaan itu termasuk di antara negara pertama yang mencela upaya kudeta tersebut, Marokko sangat prihatin dengan banyaknya penangkapan guru dan hakim di Turki.
Marokko menyerukan perlindungan undang-undang dasar dan keabsahan lembaga serta dipeliharanya persatuan dan keutuhan sosial di negara Muslim bersaudara itu, kata pernyataan tersebut.
Sejak upaya kudeta gagal pada Jumat lalu (15/7), lebih dari 9.000 orang telah ditangkap dan menanti putusan pengadilan, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan --yang pada Rabu (20/7) mengumumkan keadaan darurat selama tiga bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
