Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sengketa Informasi Sawit: Masyarakat Sipil Dorong Keterbukaan Informasi Hak Guna Usaha

Sengketa informasi publik antara Forest Watch Indonesia (FWI) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN soal keterbukaan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit di Kalimantan mulai ada titik terang.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 21 Juli 2016  |  08:40 WIB
Sengketa Informasi Sawit: Masyarakat Sipil Dorong Keterbukaan Informasi Hak Guna Usaha
Perkebunan Sawit. - Bisnis.com
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA - Sengketa informasi publik antara Forest Watch Indonesia (FWI) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN soal keterbukaan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit di Kalimantan mulai ada titik terang.

Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam sidang putusannya menyatakan beberapa dokumen soal HGU terbuka. Namun, Kementerian ATR masih berpendapat bahwa nama pemegang HGU merupakan informasi tertutup.

“Kami mengapresiasi komitmen dan upaya KemenATR/BPN dalam mendorong keterbukaan di sektor agraria. Namun uji konsekuensi yang dilakukan oleh Kementerian ATR belum memenuhi prinsip uji konsekuensi informasi publik sesuai dengan mandat UU KIP,” jelas Linda Rosalina, pengampanye FWI dalam keterangan tertulisnya kepada Bisnis, Kamis (21/7/2016).

Linda menjelaskan, uji konsekuensi informasi publik yang dilakukan pemerintah terkait hak guna usaha hanya didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. 

Padahal, kata dia, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 2 ayat (4) menyatakan Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

Alasan pihak kementerian tidak membuka nama pemegang HGU adalah untuk melindungi informasi pribadi yang menurut KemenATR/BPN bersifat rahasia. Meski sebenarnya pengungkapan nama pemegang hak akan meningkatkan akuntabilitas negara dalam penerbitan HGU.

Dokumen HGU, kata Linda, penting dibuka agar masyarakat bisa melakukan pengawasan dan monitoring terhadap izin-izin pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang keluar. Sehingga klausul tentang partisipasi publik yang tercantum di hampir semua UU sektoral terkait pengelolaan sumberdaya alam dapat diimplementasikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sawit
Editor : Mia Chitra Dinisari
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top