Bisnis.com, JAKARTA - Kontras, YLBHI dan Aliansi Orang Tua Korban Vaksin Palsu menduga bahwa RS Harapan Bunda terlibat dalam distribusi vaksin palsu secara institusi. Pasalnya, pihaknya tidak melihat keseriusan dari pihak RS Harapan Bunda untuk membuka informasi terkait proses vaksinasi ulang juga memberikan kejelasan terhadap korban-korban lainnya.
"Kami tidak melihat keseriusan dari pihak RS Harapan Bunda untuk membuka informasi terkait proses vaksinasi ulang juga memberikan kejelasan terhadap korban-korban lainnya," ujar Haris Azhar, Aktivis KontraS, Selasa (19/7/2016).
Bahkan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), YLBHI, beserta Aliansi Orang Tua Korban Vaksin Palsu merasa dipersulit. Malah, upaya pihak orang tua korban (di luar 44 nama yang terverifikasi vaksin palsu) untuk menemui dan meminta kejelasan pada Kementerian Kesehatan dan RS Harapan Bunda yang sedang melakukan vaksinasi ulang, dipersulit oleh pihak keamanan RS Harapan Bunda.
Sejauh ini diduga penyebaran vaksin palsu hanya terjadi pada orang tua yang melakukan pembayaran secara pribadi ke suster. "Namun kami menemukan fakta bahwa terdapat pasien yang melakukan pembayaran vaksin secara resmi (di kasir) terbukti telah terkena vaksin palsu dan dihubungi oleh Bareskrim untuk diberikan vaksin ulang oleh Kementerian Kesehatan," ujarnya.
Hal ini, katanya, menandakan distribusi vaksin palsu melibatkan pihak RS Harapan Bunda sebagai sebuah institusi. Haris menambahkan bahwa sehubungan dengan hal itu, pihaknya juga akan mengadakan siaran pers guna menjelaskan secara lebih rinci mengenai temuan-temuan terkait vaksin palsu, pada Rabu, 20 Juli 2016, mulai pukul 12.00 wib di RS Harapan Bunda, Pasar Rebo, Ciracas Jakarta Timur.
Pihaknya juga akan menjelaskan tuntutan-tuntutan yang disasarkan kepada RS Harapan Bunda, juga sejumlah pihak terkait yang secara wajib, harus segera memberikan pertanggungjawabannya terkait penyebaran, pemberian dan pembiaran vaksin palsu kepada sejumlah anak-anak tersebut.
