Kabar24.com, JAKARTA - Sejumlah orangtua yang anaknya menjadi korban vaksin palsu berbondong-bondong menemui pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengadukan ketidakjelasan pertanggungjawaban pihak rumah sakit terkait kasus yang menimpa anak mereka.
Ketua DPR Ade Komaruddin (Akom) bersama para Wakil Ketua, Fahri Hamzah, Agus Hermanto dan Fadli Zon, serta Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf dan Anggota Komisi IX John Kenedy Azis menerima kedatangan para orangtua korban itu.
Salah satu orangtua korban yang hadir, Ad Heri Zulfikri mengaku resah karena informasi mengenai apa yang terjadi pada anaknya pasca pemberian vaksin palsu masih simpang siur. Dia bersama orangtua korban vaksin lainnya sepakat meminta pihak rumah sakit memberikan rekam medis yang pasti pada keluarga pasien.
"Ketidakjelasan informasi terhadap apa yang terjadi sesungguhnya pada diri anak-anak kami atas ditemukannya vaksin palsu. Satu keyakinan obat terbaik yang diberikan pada kami. Alangkah kecewanya kami, ketika tahu vaksin (palsu) tersebut ditemukan di rumah sakit yang biasa kami melakukan imunisasi," kata dia di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa.
Selain rekam medis, lanjut dia, orangtua juga meminta pihak rumah sakit melakukan medical check up pada pasien sebelum dilakukannya vaksinasi ulang. "Lalu meminta dilakukan medical check up, sebelum menerima tawaran pemerintah melakukan vaksinasi ulang. Agar tahu anak kami kena atau tidak," kata Heri.
Sementara itu, orangtua korban vaksin palsu lainnya, Agus Siregar (RS Harapan Bunda) mengaku telah bernegosiasi dengan pihak manajemen rumah sakit, namun tak menemukan kejelasan pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit, terutama soal data pasien terlibat kasus.
Dia bersama para orangtua korban lainnya sepakat meminta pihak rumah sakit menertibkan data pasien terlibat kasus. Agus juga menuntut pihak rumah sakit melakukan vaksinasi ulang pada pasien yang terbukti menjadi korban vaksin palsu.
"Pemberian vaksin ulang harus dilakukan Apalabila pasien terindikasi vaksin palsu, dan semua biaya ditanggung RS Harapan Bunda. Lalu, akibat penggunaan vaksin palsu yang berdampak pada pasien, menjadi tanggung jawab RS Harapan Bunda," tutur Agus.
