Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KUDETA TURKI: Uni Eropa Curigai Daftar Hakim Sudah Ada Sebelum Kudeta

Sejumlah menteri dan petinggi Uni Eropa menyampaikan rasa khawatirnya terhadap serangan kudeta yang terjadi di Turki minggu lalu.
Johannes Hahn, Komisioner Uni Eropa. /twitter
Johannes Hahn, Komisioner Uni Eropa. /twitter

Kabar24.com,BRUSSEL—Sejumlah menteri dan petinggi Uni Eropa menyampaikan rasa khawatirnya terhadap serangan kudeta yang terjadi di Turki minggu lalu.

Johannes Hahn, seorang Komisioner Uni Eropa yang menangani proses permintaan Turki untuk menjadi anggota dari Uni Eropa, mengatakan bahwa dia mendapatkan kesan bahwa pemerntah Turki telah mempersiapkan daftar nama-nama hakim yang akan ditahan bahkan sebelum kudeta terjadi.

“Hal ini setidaknya terlihat seperti sesuatu telah dipersiapkan sebelumnya. Ada daftar yang mengindikasikan telah dipersiapkan sebelumnya dan akan digunakan pada kesempatan tertentu. Saya sangat khawatir. Hal inilah yang kami takutkan sebenarnya” kata Hahn.

Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders mengatakan juga kekhawatiran terkait penahanan para hakim serta keinginan Presiden Erdogan untuk kembali menerapkan hukum mati bagi para komplotan.

"Hal ini akan menimbulkan masalah dalam hubungan antara Turki dan Uni Eropa,” sebut Reynders.

Menghapuskan hukuman mati, seperti yang Turki lakukan pada 2004 sebelum pihaknya bisa membuka proses formal aksesi dengan Uni Eropa, merupakan prasayarat untuk mengajukan keanggotaan.

“Kami tidak bisa membayangkan hal ini dilakukan oleh negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa. Kita harus memastikan hari ini, kita mengutuk kudeta tetapi respon atas kudeta harus menghormati peraturan hukum,” katanya.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengingatkan pemerintah Turki agar tidak mengambil langkah yang berpotensi merusak tatanan konstitusi paska kudeta gagal yang terjadi minggu lalu.

“Dalam malam tragis tersebut, kami adalah yang pertama mengatakan bahwa lembaga yang sah perlu dilindungi,” katanya pada reporter ketika tiba di pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa seperti dikutip Reuters, Senin (18/7/2016).

Dia mengatakan institusi demokratis dan sah perlu dilindungi demi kpeentingan negara itu sendiri.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Fatkhul Maskur
Sumber : Reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper