Kabar24.com, JAKARTA - Upaya optimal disiapkan pemerintah untuk membebaskan warga negara Indonesia yang kembali menjadi korban penyanderaan kelompok bersenjata Filipina.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk membebaskan tujuh WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan.
"Sekali lagi soal sandera ini, saya yakin pihak Deplu (Kementerian Luar Negeri), BIN, TNI, dan pihak-pihak terkait lainnya sedang berusaha untuk menyelesaikan itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Sebelumnya, Wapres sempat mengatakan bahwa penyanderaan itu tidak benar karena hingga Kamis (23/6) belum dapat diverifikasi.
"Kemarin 'kan masih simpang siur, saya sendiri belum diberi laporan soal perkembangannya. Akan tetapi, sekarang sudah ditegaskan bahwa memang ada (penyanderaan)," katanya.
Meskipun demikian, Wapres menegaskan keselamatan para WNI adalah prioritas pemerintah Indonesia.
Sebelumnya, Jumat pagi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengeluarkan pernyataan pers yang mengonfirmasi adanya penyanderaan tujuh WNI di Filipina Selatan.
Menlu Retno juga menjabarkan kronologis kejadian pembajakan oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda terhadap kapal tugboat Charles 001 dan tongkang Robby 152 di Laut Zulu yang terjadi dalam dua tahap, yakni sekitar pukul 11.30 dan 12.45 waktu setempat.
Pada saat penyanderaan, kedua kapal tersebut membawa 13 ABK, tujuh orang disandera dan enam lainnya dibebaskan.
Saat ini, keenam ABK yang bebas tengah dalam perjalanan membawa tugboat Charles 001 dan tongkang Robby 152 menuju Samarinda, Kalimantan Timur.
Pada Jumat siang, pemerintah juga telah mengadakan rapat di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan yang melibatkan semua pihak terkait untuk mengambil langkah secara terukur, cepat, dan aman dalam upaya pembebasan ketujuh sandera tersebut.
