Kudus Targetkan Lelang Proyek Selesai Juni

Kabar24.com, KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menargetkan proses lelang 280 paket kegiatan di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bisa selesai Juni 2016.

"Hingga kini, tercatat baru 146 paket pekerjaan dengan nilai anggaran Rp257 miliar yang dilelang dan sebagian sudah selesai," kata Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kudus Catur Sulistiyanto di Kudus, Selasa.

Dengan demikian, kata dia, persentase paket kegiatan yang menjadi kewenangan ULP yang dilelang persentasenya belum besar karena baru mencapai 52,14 persen atau masih ada 134 paket pekerjaan yang belum dilelang.

Dari 146 paket kegiatan yang dilelang, kata dia, mayoritas sudah selesai lelang dan sebagian besar kegiatannya juga sedang dilaksanakan dan sudah ada yang selesai.

Meskipun capaian paket pekerjaan yang dilelang belum begitu besar, kata dia, periode ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.

Untuk 134 paket pekerjaan yang belum dilelang, dia berharap, SKPD terkait segera memacu karena pada bulan Juli 2016 sudah memasui persiapan APBD Perubahan 2016.

"Kami baru bisa melelang ketika sudah ada pengajuan lelang dari SKPD tersebut," ujarnya.

Apalagi, kata dia, tim serapan anggaran juga rutin memantau, ketika masih rendah, maka akan dipacu oleh tim yang sudah dibentuk untuk percepatan serapan anggaran.

Kegiatan yang belum dilelang, kata dia, memang ada masih yang dalam verifikasi Inspektorat Kudus, sehingga harus menunggu tahapan tersebut selesai.

Dari 280 paket yang rencananya dilelang tahun ini, dia memperkirakan, ada kegiatan yang belum bisa dilelang, Karena tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

"Terkecuali nantinya masuk dalam APBD Perubahan 2016 dan sudah tercatat di dalam RKPD," ujarnya.

Berdasarkan rencana umum pengadaan SKPD tahun anggaran 2016 yang ditayangkan melalui sistem informasi rencana umum pengadaan hingga tanggal 14 Juni 2016, terdapat 2.680 kegiatan dengan nilai Rp790,9 miliar.

Dari jumlah tersebut terdiri dari 1.373 paket melalui penyedia jasa dengan nilai Rp641,5 miliar dan 1.307 paket kegiatan melalui swakelola dengan nilai Rp149,4 miliar.

Sementara yang menjadi kewenangan ULP dalam proses pemilihan penyedia jasa sebanyak 280 paket.